PORTAL ASPIRASI– Pemerintah Provinsi Lampung belum memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN), meskipun aktivitas Gunung Anak Krakatau masih mengalami fluktuasi dan paparan abu vulkanik telah berdampak ke sejumlah wilayah.
Pemprov Lampung masih menunggu perkembangan kondisi gunung api serta informasi resmi dari lembaga terkait sebelum menentukan perubahan pola kerja ASN. Kebijakan WFH baru akan dipertimbangkan apabila terjadi erupsi kembali yang berdampak serius terhadap kualitas udara dan kondisi lingkungan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan aktivitas pemerintahan saat ini tetap berjalan sesuai jam kerja yang berlaku. Namun, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dapat melakukan penyesuaian apabila jenis pekerjaan memungkinkan dilaksanakan dari rumah.
“Tidak secara resmi kita deklarasikan kita WFH, karena kita masih menunggu status siaga dari BMKG, PVMBG, dan BNPB,” kata Marindo.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau di Ruang Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Provinsi Lampung, Senin (7/9/2026).
Menurut Marindo, Pemprov Lampung memilih mempertahankan aktivitas pemerintahan sembari terus memantau perkembangan aktivitas gunung api dan dampaknya terhadap lingkungan. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, kementerian, serta lembaga terkait juga terus dilakukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Ia memastikan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan meskipun sejumlah wilayah mengalami paparan abu vulkanik.
Keputusan mengenai pola kerja ASN, lanjutnya, akan disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan. Apabila terjadi erupsi lanjutan yang menyebabkan kualitas udara dan lingkungan memburuk secara signifikan, pemerintah provinsi akan mempertimbangkan penerapan WFH dengan mengacu pada arahan pemerintah pusat.
“Kalau terjadi erupsi kembali dan ini berdampak parah terhadap kadar udara, kualitas lingkungan, nah ini akan kita pertimbangkan untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan work from home,” ujar Sekda.
WFH Bukan Berarti Pelayanan Publik Dihentikan
Marindo menegaskan, apabila kebijakan WFH nantinya diterapkan, hal tersebut tidak berarti pelayanan kepada masyarakat ikut dihentikan.
Pengaturan pola kerja akan diserahkan kepada masing-masing OPD teknis dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat harus memastikan fungsi pelayanan tetap tersedia.
“Walaupun kebijakan work from home dilakukan, proses pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu, semua tetap berjalan,” ucapnya.
Dengan demikian, perubahan pola kerja ASN hanya menyangkut mekanisme pelaksanaan tugas, bukan penghentian aktivitas pemerintahan. Pemerintah daerah tetap berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan.
Marindo juga menyebut keselamatan dan kesehatan ASN menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan kerja. Pemerintah perlu menjaga keamanan pegawai dari dampak abu vulkanik, tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan publik.
Pusdalops BPBD Disiagakan 24 Jam
Di tengah perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau, Pemprov Lampung menjadikan Pusdalops BPBD sebagai pusat pemantauan dan penyampaian informasi kepada masyarakat.
Posko tersebut disiagakan selama 24 jam untuk mengikuti perkembangan aktivitas gunung api serta mengumpulkan informasi dari instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan berpotensi menimbulkan keresahan.
Pemantauan dilakukan melalui koordinasi dengan BMKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah kabupaten/kota, serta instansi lainnya.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mengikuti informasi dan arahan resmi dari lembaga berwenang, terutama terkait perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan potensi dampak abu vulkanik.
Keputusan penerapan WFH bagi ASN akan ditentukan berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan dan arahan resmi pemerintah pusat. Sementara itu, aktivitas pemerintahan di lingkungan Pemprov Lampung tetap berlangsung dengan mengutamakan keselamatan pegawai serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.***
