PORTAL ASPIRASI– Pemerintah Provinsi Lampung meraih Peringkat I Penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera. Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut diterima langsung Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam kegiatan di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Penghargaan itu diumumkan bersamaan dengan rangkaian pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026 serta Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2026.
Capaian tersebut juga dilengkapi penghargaan TPID Terbaik Kategori Kota yang diraih Pemerintah Kota Metro. Dengan demikian, dua pemerintah daerah dari Provinsi Lampung mendapatkan pengakuan dalam ajang penghargaan pengendalian inflasi tersebut.
Usai menerima penghargaan, Jihan menyampaikan bahwa capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur yang tergabung dalam TPID, bukan semata-mata keberhasilan pemerintah provinsi.
“Hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mewakili Bapak Gubernur dan seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah untuk mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dengan kategori TPID terbaik di seluruh provinsi Indonesia. Alhamdulillah, tentunya penghargaan ini bukan penghargaan untuk pemerintah provinsi semata, tetapi seluruh Tim Pengendali Inflasi Daerah,” ujar Jihan.
Penghargaan Harus Berdampak bagi Masyarakat
Jihan menegaskan, penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai pencapaian administratif atau simbol keberhasilan pemerintah daerah. Hal yang lebih penting adalah memastikan masyarakat merasakan dampak nyata dari kebijakan pengendalian inflasi.
Menurutnya, stabilitas harga harus berjalan seiring dengan terjaganya pasokan bahan pangan. Ketersediaan komoditas pokok dan keterjangkauan harga menjadi dua hal yang perlu terus diperhatikan agar daya beli masyarakat tidak tertekan.
“Saya berharap penghargaan ini bukan hanya sekadar penghargaan, artinya bisa dirasakan betul-betul manfaatnya oleh masyarakat; bagaimana pasokan dan juga kestabilan harga bisa terkendali di daerah. Tentu semoga ke depan lebih banyak manfaatnya lagi untuk daerah dan kami ingin membangun inflasi yang betul-betul terkendali di Provinsi Lampung,” tuturnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup dilihat dari penghargaan yang diterima. Pemerintah daerah tetap dituntut menjaga stabilitas harga, terutama komoditas pangan yang berpengaruh langsung terhadap pengeluaran rumah tangga.
Operasi Pasar dan Koordinasi Lintas Daerah
Penghargaan TPID Berkinerja Terbaik Wilayah Sumatera tersebut diraih melalui berbagai upaya pengendalian harga, khususnya pada kelompok komoditas pangan bergejolak atau volatile food.
Pemprov Lampung menjalankan koordinasi lintas sektor dengan 15 kabupaten/kota, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan strategis lainnya. Koordinasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi perubahan pasokan dan permintaan komoditas yang dapat memicu kenaikan harga.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penetrasi pasar dan operasi pasar murah secara berkala. Kegiatan tersebut dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung bekerja sama dengan Perum Bulog Divre Lampung.
Melalui kegiatan itu, pemerintah berupaya memastikan bahan pokok tersedia dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Operasi pasar juga menjadi instrumen intervensi ketika harga komoditas tertentu mengalami tekanan.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota diperlukan untuk memantau kondisi pasokan di masing-masing wilayah. Dengan pemantauan tersebut, potensi gangguan distribusi maupun kenaikan harga diharapkan dapat diantisipasi lebih awal.
Inflasi Lampung Agustus 2026 Tercatat 3,53 Persen
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang disampaikan dalam keterangan Pemprov, inflasi Lampung pada Agustus 2026 tercatat sebesar 0,23 persen secara bulanan atau month-to-month (mtm).
Sementara itu, inflasi sejak awal tahun atau year-to-date (ytd) mencapai 2,16 persen. Adapun inflasi tahunan tercatat sebesar 3,53 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,16.
Data tersebut menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi perkembangan harga barang dan jasa di daerah. Pemerintah daerah perlu mencermati komoditas penyumbang inflasi agar langkah pengendalian dapat dilakukan secara lebih terarah.
Dalam keterangan yang sama, disebutkan bahwa pada Juni 2026 inflasi tahunan Provinsi Lampung tercatat sebesar 2,46 persen dengan IHK 112,45.
Perkembangan angka inflasi tersebut menunjukkan pentingnya pemantauan secara berkala. Perubahan harga tidak hanya dipengaruhi ketersediaan barang, tetapi juga distribusi, musim panen, permintaan masyarakat, serta faktor lain yang memengaruhi pasokan komoditas.
Digitalisasi Daerah Jadi Bagian Pengendalian Ekonomi
Selain menjaga stabilitas harga pangan, Pemprov Lampung menyatakan akan memperkuat program pengendalian inflasi melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Upaya tersebut dilakukan melalui program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Digitalisasi diharapkan dapat mendukung tata kelola transaksi daerah yang lebih efektif sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi digital.
Penyelarasan kebijakan stabilisasi harga pangan dengan digitalisasi daerah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga ketahanan ekonomi secara berkelanjutan.
Ke depan, tantangan TPID bukan hanya mempertahankan capaian penghargaan, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor, operasi pasar, kelancaran distribusi, dan pemantauan harga berjalan konsisten.
Bagi masyarakat, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya terletak pada ketersediaan bahan pokok dan kemampuan membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau.***
