PORTAL ASPIRASI– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong perguruan tinggi swasta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, adaptif, dan sesuai kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu kunci agar potensi sumber daya alam Lampung mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat menghadiri silaturahmi dan ramah tamah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Tahun 2026 di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (22/8/2026).
Kegiatan itu mempertemukan Pemerintah Provinsi Lampung dengan jajaran pengurus APTISI, para rektor perguruan tinggi swasta dari berbagai daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
Mirza menyebut kehadiran pimpinan perguruan tinggi dari berbagai wilayah sebagai kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan membangun kemitraan dalam mendukung pembangunan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh keluarga besar APTISI di Lampung. Terima kasih telah memilih Provinsi Lampung sebagai tempat pelaksanaan Rakernas APTISI Tahun 2026,” ujar Mirza.
Kekayaan Alam Belum Menjamin Kesejahteraan
Dalam sambutannya, Mirza mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi maupun besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila tidak ditopang kualitas SDM yang memadai.
Ia mencontohkan Lampung yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi besar, terutama di sektor pangan dan pertanian. Komoditas padi, jagung, singkong, kopi, hingga kakao menjadi bagian penting dalam menopang perekonomian daerah.
Namun, potensi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebagian komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, kemudian kembali masuk ke Lampung sebagai produk olahan dengan nilai ekonomi lebih tinggi.
“PDRB yang tinggi belum tentu bisa memakmurkan masyarakat. Kekayaan suatu daerah belum tentu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa adanya SDM yang unggul,” tegasnya.
Menurut Mirza, persoalan tersebut harus dijawab melalui keterhubungan antara potensi sumber daya alam, pendidikan, teknologi, dan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan industri pengolahan.
Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting untuk membantu daerah keluar dari ketergantungan terhadap penjualan komoditas mentah. Kampus diharapkan tidak hanya menghasilkan lulusan berijazah, tetapi juga mencetak tenaga kerja yang memiliki kompetensi, keterampilan, kreativitas, serta kemampuan menciptakan peluang usaha.
Kampus Diminta Menyesuaikan Kebutuhan Industri
Mirza juga menyoroti kesenjangan antara jumlah lulusan sekolah menengah dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Kondisi tersebut, menurutnya, membutuhkan pembenahan desain pendidikan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri dan perkembangan ekonomi.
Perguruan tinggi diminta membangun hubungan yang lebih erat dengan dunia usaha dan industri, termasuk mengembangkan program pendidikan yang relevan dengan sektor-sektor potensial di Lampung.
“Universitas harus beradaptasi dengan industri yang akan hadir di Provinsi Lampung. Kita harus menyiapkan SDM untuk bersaing, bukan hanya untuk mencari pekerjaan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjutnya, tengah mendorong perubahan struktur ekonomi agar lebih inklusif. Salah satu caranya melalui hilirisasi komoditas unggulan dan pengembangan industri yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga tingkat desa.
Jagung, misalnya, tidak harus terus dijual sebagai bahan mentah. Komoditas tersebut dapat dikembangkan menjadi pakan ternak dan berbagai produk turunan. Hal serupa berlaku untuk singkong, kopi, kakao, serta hasil pertanian lainnya.
“Kenapa hilirisasi belum maksimal dilakukan di desa? Salah satunya karena kita kekurangan SDM yang memiliki kemampuan untuk mengolahnya,” jelas Mirza.
Karena itu, ia menginginkan pembangunan ekonomi tidak hanya bertumpu pada investasi berskala besar. Penguatan industri kecil berbasis teknologi dan potensi lokal juga perlu menjadi perhatian agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.
Mesin Pengering dan Industri Desa Jadi Gagasan
Salah satu gagasan yang disampaikan Mirza adalah pengembangan teknologi sederhana dan tepat guna untuk mendukung pengolahan hasil pertanian di desa.
Ia mencontohkan mesin pengering yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai komoditas. Dengan fasilitas tersebut, hasil pertanian bisa melalui proses pengolahan awal di desa sebelum dipasarkan. Selain meningkatkan kualitas produk, kegiatan ini berpotensi menciptakan pekerjaan baru dan menggerakkan perekonomian setempat.
“Kalau kita membangun ratusan unit pengering di desa, dampaknya bukan hanya terhadap pengolahan komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi desa,” katanya.
Mirza menegaskan teknologi yang digunakan tidak harus selalu didatangkan dari luar negeri. Pengembangannya perlu disesuaikan dengan karakteristik komoditas, kemampuan masyarakat, serta kondisi ekonomi daerah.
“Teknologi dari luar belum tentu cocok dengan struktur yang ada di sini. Kita harus mampu mendesain teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan daerah kita sendiri,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi melalui riset, inovasi, pendampingan, dan penerapan teknologi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Gagas Satu Desa Satu Sarjana
Untuk memperkuat kualitas SDM hingga tingkat desa, Mirza juga menyampaikan sejumlah peluang kerja sama dengan perguruan tinggi swasta. Di antaranya pengembangan beasiswa, pendidikan vokasi, program pengabdian kepada masyarakat, serta keterlibatan mahasiswa dan lulusan kampus dalam pembangunan desa.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah program satu desa satu sarjana. Program tersebut diharapkan dapat membantu memperkuat ketersediaan tenaga terdidik yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan di tingkat desa.
“Di Lampung masih kurang sarjana, terutama yang memiliki kompetensi sains, teknologi, teknik, dan bidang industri. Karena itu, kita ingin menyiapkan anak-anak muda yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pembangunan,” katanya.
Selain itu, ia mendorong pengembangan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang lebih solutif. Mahasiswa dari berbagai program studi dapat ditempatkan dalam satu tim untuk membantu menyelesaikan persoalan konkret yang dihadapi masyarakat desa.
Dengan pola tersebut, kegiatan KKN diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban akademik, tetapi juga memberikan manfaat langsung melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Intinya sekarang kita harus mengembangkan desa. Pemerintah memiliki kewenangan, kampus menghadirkan pengetahuan, dunia usaha membuka peluang investasi, dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Kalau semuanya berkolaborasi, dampaknya akan jauh lebih besar,” ungkapnya.
Mirza juga menilai kebijakan nasional yang berorientasi pada penguatan kedaulatan pangan menjadi peluang bagi Lampung. Sebagian besar masyarakat daerah ini masih bergantung pada sektor pertanian, khususnya komoditas padi, jagung, dan singkong.
Karena itu, peningkatan kesejahteraan petani dapat memberikan dampak terhadap daya beli, konsumsi, dan aktivitas ekonomi daerah. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kenaikan harga komoditas tidak boleh menjadi satu-satunya tumpuan pertumbuhan ekonomi.
“Kita tidak boleh hanya menikmati harga komoditas yang bagus. Kita harus mendesain ulang struktur ekonomi agar masyarakat memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” katanya.
Ia ingin masyarakat Lampung tidak hanya berperan sebagai produsen bahan mentah, tetapi juga terlibat dalam proses pengolahan sehingga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.
APTISI Soroti Disrupsi AI dalam Pendidikan Tinggi
Sementara itu, Ketua Umum APTISI Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si., M.E.I., menyoroti perubahan besar yang sedang dihadapi perguruan tinggi akibat perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI).
Menurutnya, proses pembelajaran saat ini tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber, termasuk platform digital dan media sosial. Perubahan tersebut menuntut perguruan tinggi untuk menyesuaikan metode pembelajaran serta sistem pendidikan.
“Dulu kita belajar hanya kepada dosen dan guru. Sekarang ilmu ada di mana-mana. Karena itu, kampus harus mampu menyesuaikan diri,” kata Budi.
Ia menilai perguruan tinggi perlu mengubah paradigma pendidikan dari sekadar berorientasi pada proses pembelajaran menuju outcome-based education, yaitu pendekatan yang menekankan capaian kompetensi dan hasil nyata yang dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan.
Perkembangan AI juga dinilai berpotensi mengubah berbagai jenis pekerjaan dan pola pembelajaran dalam waktu relatif cepat. Karena itu, kampus dituntut berani melakukan inovasi dan mengevaluasi sistem pendidikan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.
Meski demikian, Budi menilai pendidikan karakter tetap menjadi salah satu kekuatan penting perguruan tinggi di tengah kemajuan teknologi.
“Perguruan tinggi yang akan tetap didatangi mahasiswa adalah kampus yang mampu mengajarkan akhlak,” ujarnya.
Ia berharap Rakernas APTISI dapat menjadi ruang untuk merumuskan langkah konkret dalam menghadapi disrupsi pendidikan tinggi. Pembahasan tersebut mencakup penyesuaian regulasi, tata kelola, kurikulum, hingga sistem pendidikan agar mampu mengikuti perkembangan teknologi.
Kolaborasi Kampus, Pemerintah, dan Dunia Usaha
Pertemuan antara Pemprov Lampung dan jajaran APTISI tersebut membuka ruang pembahasan mengenai peran pendidikan tinggi dalam mendorong pembangunan daerah.
Tantangan yang disampaikan Gubernur Mirza tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja, tetapi juga kemampuan daerah mengolah potensi lokal menjadi produk bernilai tambah. Di sisi lain, perkembangan AI dan teknologi digital menuntut kampus untuk terus memperbarui pendekatan pendidikan.
Pemprov Lampung berharap perguruan tinggi swasta dapat menjadi mitra strategis dalam memperkuat pendidikan vokasi, pengembangan teknologi tepat guna, pendampingan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja berbasis potensi desa.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghubungkan kewenangan pemerintah, pengetahuan dari perguruan tinggi, peluang investasi dunia usaha, dan partisipasi masyarakat.
Dengan demikian, pembangunan Lampung tidak hanya bertumpu pada kekayaan alam dan pertumbuhan angka ekonomi, tetapi juga pada kemampuan masyarakat mengelola sumber daya, mengembangkan inovasi, serta menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan.***
