PORTAL ASPIRASI– Pemerintah Provinsi Lampung memperkuat pembangunan rumah layak huni dan kawasan permukiman sehat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas hidup sekaligus sumber daya manusia (SDM) masyarakat. Program ini tidak hanya berfokus pada penyediaan tempat tinggal, tetapi juga mengintegrasikan kebutuhan dasar seperti air minum, sanitasi, pengelolaan lingkungan, hingga pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal melalui sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, dalam Apel Gabungan di Lapangan Korpri, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin, 3 Agustus 2026.
Dalam sambutannya, Rahmat menegaskan bahwa pembangunan rumah layak huni harus dipandang sebagai investasi jangka panjang di bidang kesehatan masyarakat. Sebab, kondisi rumah dan lingkungan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan kualitas kesehatan penghuninya.
Hunian yang sehat, menurutnya, menjadi salah satu fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan memiliki kualitas hidup lebih baik. Karena itu, pembangunan perumahan tidak cukup hanya mengejar jumlah unit rumah yang berhasil dibangun.
“Pembangunan rumah layak huni tidak sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang di bidang kesehatan masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM,” ujar Rahmat dalam sambutan tertulisnya.
Rumah Layak Huni Berkaitan dengan Penanganan Stunting hingga TBC
Gubernur menyebut pembangunan kawasan permukiman memiliki keterkaitan dengan berbagai program kesehatan pemerintah. Di antaranya percepatan penurunan angka stunting, eliminasi tuberkulosis (TBC), hingga pengendalian malaria.
Persoalan kesehatan tersebut tidak hanya membutuhkan pelayanan medis, tetapi juga dukungan lingkungan tempat tinggal yang bersih, sehat, dan memiliki fasilitas dasar memadai.
Ketersediaan air minum aman, sanitasi yang layak, serta pengelolaan limbah rumah tangga menjadi bagian penting dalam mencegah risiko penyakit di lingkungan masyarakat.
Karena itu, Rahmat meminta pembangunan permukiman dilakukan secara terpadu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.
“Pemerintah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan permukiman berjalan secara terpadu. Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari jumlah rumah yang dibangun, tetapi dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang menempatinya,” tegasnya.
Enam Aspek Jadi Fondasi Permukiman Sehat
Untuk memastikan pembangunan perumahan memberikan manfaat jangka panjang, Pemprov Lampung menekankan enam aspek utama yang perlu diintegrasikan dalam setiap program pengembangan permukiman.
Enam aspek tersebut meliputi:
- Penyediaan akses air minum yang aman.
- Pembangunan dan peningkatan sanitasi layak.
- Pengelolaan air limbah domestik.
- Pengelolaan sampah secara berkelanjutan.
- Pengurangan dan penanganan kawasan kumuh.
- Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Seluruh aspek tersebut dinilai saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan sehat.
Pembangunan rumah tanpa didukung ketersediaan air minum, sanitasi, serta pengelolaan lingkungan yang baik dinilai belum cukup untuk menjamin kualitas hidup penghuninya.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap pembangunan permukiman tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
OPD Diminta Tinggalkan Pola Kerja Sektoral
Rahmat juga menekankan pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) agar pembangunan permukiman dapat berjalan efektif.
Bappeda diarahkan memastikan perencanaan pembangunan dilakukan secara terpadu. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman bertugas meningkatkan kualitas rumah dan kawasan permukiman, termasuk infrastruktur dasarnya.
Sementara itu, Dinas Kesehatan memiliki peran memperkuat pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Dinas Lingkungan Hidup diarahkan mengoptimalkan pengelolaan sampah serta menjaga kualitas lingkungan.
Adapun pemerintah kabupaten dan kota menjadi ujung tombak pelaksanaan sekaligus pengawasan berbagai program di lapangan.
Pembagian peran tersebut diharapkan membuat kebijakan perumahan, kesehatan, dan lingkungan tidak berjalan sendiri-sendiri. Setiap perangkat daerah perlu menyatukan program agar persoalan masyarakat dapat ditangani secara lebih menyeluruh.
Di akhir sambutannya, Gubernur mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) meninggalkan pola kerja sektoral dan memperkuat koordinasi antarlembaga.
“Pembangunan harus dikerjakan secara bersama-sama dan terintegrasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” demikian pesan Gubernur.
Keberhasilan Tidak Cukup Diukur dari Jumlah Rumah
Arah pembangunan permukiman sehat yang disampaikan Pemprov Lampung menempatkan kualitas lingkungan sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tantangannya adalah memastikan enam aspek dasar tersebut benar-benar tersedia dan berfungsi di kawasan permukiman, bukan hanya tercantum dalam perencanaan program.
Ketersediaan air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta pelayanan kesehatan harus dapat dirasakan langsung oleh warga. Dengan demikian, pembangunan rumah layak huni tidak berhenti pada penyediaan bangunan, tetapi ikut memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.***
