PORTAL ASPIRASI– Pemerintah Provinsi Lampung kembali menelusuri status hukum aset daerah berupa lahan seluas kurang lebih 5 hektare di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Lahan yang sebelumnya tercatat sebagai aset Pemprov Lampung tersebut kini menjadi perhatian setelah ditemukan adanya sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT SIL di atas bidang tanah yang dimaksud.
Pembahasan mengenai status lahan itu dilakukan dalam Rapat Pembahasan Aset Pemerintah Provinsi Lampung di Ruang Rapat Asisten Bidang Administrasi Umum, Jumat (14/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menelusuri riwayat administrasi, dokumen pertanahan, serta memastikan kepastian hukum atas aset yang dipersoalkan.
Lahan Pernah Dikuasai Pemprov Lampung
Berdasarkan kronologi yang dibahas dalam rapat, lahan di Desa Way Hui tersebut tercatat sebagai aset Pemprov Lampung setelah diserahkan kembali oleh TVRI pada 2011. Pemerintah provinsi disebut menguasai secara fisik lahan itu hingga 2015.
Namun, pada 2015 terjadi penguasaan oleh pihak lain. Setelah itu, muncul proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan yang kemudian menjadi salah satu persoalan dalam penelusuran status aset tersebut.
Pemprov Lampung sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah administratif untuk mempertahankan dan memperjelas status kepemilikan lahan. Salah satunya dengan berkoordinasi bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan mengenai proses sertifikasi atas bidang tanah tersebut.
Dalam koordinasi itu, Pemprov Lampung memperoleh informasi bahwa sertifikat atas nama Rahudi belum diterbitkan. Berdasarkan saran Kantor Pertanahan, Pemprov kemudian menyampaikan surat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/1987/11/2016 tertanggal 26 Agustus 2016.
Surat tersebut berisi permohonan penghentian penerbitan sertifikat atas lahan yang dimaksud. Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menjaga status aset yang sebelumnya tercatat sebagai milik pemerintah provinsi.
Permohonan Hak Pakai Berhadapan dengan Sertifikat HGB
Upaya administratif kembali dilakukan pada 2021. Saat itu, Pemprov Lampung mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Pakai atas bidang tanah tersebut kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.
Namun, permohonan itu mendapat tindak lanjut melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan Nomor IP.02.05/623-18.01/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberitahuan Penutupan Berkas.
Dalam surat tersebut, Pemprov Lampung memperoleh informasi bahwa di atas bidang tanah yang dimaksud telah terdapat sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT SIL.
Keberadaan sertifikat HGB tersebut menjadi salah satu hal yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama berkaitan dengan riwayat penerbitan, dasar administrasi, serta dokumen pertanahan yang menjadi landasan pemberian hak atas tanah tersebut.
Kantor Pertanahan Akan Periksa Warkah
Dalam rapat tindak lanjut pada 14 Agustus 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan akan terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap warkah atau dokumen pertanahan atas objek lahan tersebut.
Pemeriksaan warkah diperlukan untuk menelusuri riwayat pemberkasan sekaligus memastikan dasar dan proses administrasi yang pernah disampaikan maupun diproses oleh Kantor Pertanahan.
Langkah ini menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perjalanan administrasi pertanahan, termasuk proses yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat HGB atas nama PT SIL.
Pemprov Lampung menilai penelusuran dokumen dan riwayat pertanahan harus dilakukan secara cermat sebelum menentukan langkah penyelesaian. Dengan demikian, keputusan yang diambil nantinya memiliki dasar administrasi dan hukum yang jelas.
Opsi Litigasi dan Nonlitigasi Disiapkan
Setelah proses penelusuran dokumen dilakukan, Pemprov Lampung akan menyiapkan langkah penyelesaian melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Kedua opsi tersebut akan dipertimbangkan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Langkah hukum tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mengamankan dan menertibkan aset milik daerah. Pemprov juga berkepentingan memastikan setiap aset pemerintah memiliki kejelasan administrasi serta status hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan pihak terkait diharapkan dapat mengungkap secara utuh riwayat serta status hak atas lahan seluas sekitar 5 hektare tersebut.
Hasil pemeriksaan dokumen nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi Pemprov Lampung untuk menentukan langkah berikutnya. Kejelasan mengenai riwayat penguasaan dan penerbitan sertifikat menjadi penting agar penyelesaian persoalan aset daerah dapat dilakukan secara tepat dan sesuai hukum yang berlaku.***
