PORTALASPIRASI- Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan besar pada struktur ekonomi global, termasuk di Indonesia. Transformasi menuju ekonomi digital tidak hanya memengaruhi pola konsumsi masyarakat, tetapi juga mengubah secara signifikan dinamika dunia kerja.
Di satu sisi, ekonomi digital menciptakan peluang baru bagi tenaga kerja. Lahirnya berbagai platform e-commerce, transportasi daring, hingga layanan berbasis aplikasi membuka lapangan pekerjaan yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Selain itu, tenaga kerja kini dituntut memiliki keterampilan digital, seperti penguasaan teknologi informasi, data analytics, maupun pemasaran digital. Dengan demikian, ekonomi digital berperan penting dalam mempercepat penciptaan lapangan kerja baru yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
Namun, di sisi lain, ekonomi digital juga membawa tantangan yang tidak kecil. Otomatisasi dan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence) berpotensi mengurangi kebutuhan tenaga kerja pada sektor-sektor tertentu, terutama pekerjaan yang bersifat rutin dan manual. Misalnya, di bidang manufaktur, banyak pekerjaan manusia mulai digantikan oleh mesin pintar. Kondisi ini menuntut pekerja untuk beradaptasi dengan meningkatkan keterampilan agar tidak tertinggal.
Selain itu, sistem kerja fleksibel yang ditawarkan platform digital sering kali menimbulkan persoalan baru, seperti ketidakpastian pendapatan, minimnya perlindungan sosial, dan tidak adanya jaminan kesejahteraan jangka panjang. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan regulasi yang mampu melindungi hak-hak pekerja di era ekonomi digital.
Penting juga dicatat bahwa tidak semua daerah di Indonesia dapat menikmati manfaat ekonomi digital secara merata. Kesenjangan akses teknologi antara perkotaan dan pedesaan dapat memperlebar jurang ketidaksetaraan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan infrastruktur digital, pelatihan keterampilan, serta kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial.
Dengan pengelolaan yang tepat, ekonomi digital dapat menjadi pendorong utama pembangunan inklusif. Peningkatan kapasitas tenaga kerja, kebijakan perlindungan pekerja, serta pemerataan akses teknologi akan menjadi faktor penentu dalam memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko dari transformasi digital ini.***
