PORTAL ASPIRASI– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menerima kunjungan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) dalam rangka penilaian Digital Leadership Government Award (ADLG) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Kerja Sekdaprov, Jumat, 31 Oktober 2025, dan menjadi momen penting bagi Lampung untuk menunjukkan kesiapan transformasi digital di tingkat pemerintahan daerah.
Visitasi ASKOMPSI ini merupakan bagian dari rangkaian penilaian terhadap kepemimpinan digital para Sekretaris Daerah di seluruh Indonesia. Penilaian ADLG Award 2025 hadir sebagai bentuk apresiasi atas peran strategis Sekda dalam mengorkestrasi transformasi digital yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, penghargaan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang menekankan pentingnya pemerintahan digital yang terintegrasi dan adaptif.
Dalam sesi visitasi, Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa integrasi digitalisasi menjadi langkah fundamental untuk menciptakan pemerintahan yang modern dan responsif. “Saya sudah melihat bagaimana pentingnya integrasi digitalisasi. Namun sebelum dilakukan integrasi sepenuhnya, diperlukan integrasi data melalui platform digitalisasi yang memudahkan seluruh proses. Tujuan kami adalah agar Lampung bisa sepenuhnya terdigitalisasi setelah semua data terintegrasi,” jelas Marindo.
Lebih lanjut, Sekdaprov menekankan bahwa penyatuan data di tingkat daerah merupakan fondasi untuk membangun konsep pemerintahan yang terintegrasi secara nasional. “Konsep menyatukan Lampung, menyatukan Indonesia, diawali dari masing-masing daerah yang menyatukan datanya secara bottom-up. Jika semua provinsi memiliki data yang terintegrasi, maka satu data Indonesia akan terwujud. Ini bukan sekadar visi, tetapi strategi nyata untuk mewujudkan pemerintahan berbasis data,” tambahnya.
Sebagai bukti komitmen nyata, Pemerintah Provinsi Lampung telah meluncurkan program unggulan ‘Lampung-in’, sebuah super apps yang menjadi wajah digitalisasi pelayanan publik di daerah. Aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan publik dan data penting, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi pasar, membayar pajak, menyampaikan pengaduan, hingga melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik secara langsung. “Lampung-in adalah sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah. Gubernur dan Wakil Gubernur sangat mendukung pengembangan aplikasi ini agar pelayanan publik lebih cepat, transparan, dan akurat,” ujar Marindo.
Sekdaprov juga menekankan bahwa meskipun ‘Lampung-in’ merupakan adaptasi dari sistem yang telah ada di daerah lain, pengembangan terus dilakukan sesuai kebutuhan warga Lampung. Fokus pada keamanan data, kemudahan akses, dan integrasi layanan menjadi prioritas agar transformasi digital benar-benar menyentuh masyarakat.
“Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan. Digitalisasi adalah akar dari pelayanan publik modern dan fondasi pemerintahan yang efisien, terbuka, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” tegas Marindo.
Sementara itu, Direktur Inixindo Jogja, Andi Yuniantoro, yang hadir sebagai bagian tim penilai ASKOMPSI, mengapresiasi komitmen Lampung dalam membangun fondasi pemerintahan digital berbasis data. “Bapak sudah memahami konsepsi data dengan baik. Digitalisasi akan berjalan optimal jika hulunya, yaitu data, sudah rapi. Fokus pada integrasi dan keamanan data menjadi fondasi kuat bagi pemerintahan digital yang efektif,” kata Andi.
Visitasi ASKOMPSI ini sekaligus menegaskan kesiapan Provinsi Lampung untuk menjadi contoh daerah yang mampu mengimplementasikan pemerintahan digital dengan baik. Selain menekankan inovasi teknologi, Lampung juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, partisipasi masyarakat, dan peran aktif pegawai pemerintah daerah dalam mendorong transformasi digital. Dengan langkah-langkah strategis ini, Lampung berambisi menjadi provinsi dengan pelayanan publik digital terbaik di Indonesia, yang mengedepankan transparansi, efisiensi, dan kemudahan akses bagi seluruh warga.***
