PORTAL ASPIRASI— Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menambah anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari sebelumnya sekitar 6,5 miliar rupiah menjadi sekitar 9–10 miliar rupiah per tahun. Penambahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan pembiayaan sekolah negeri, namun menimbulkan kekhawatiran soal kemampuan sekolah membayar listrik dan operasional rutin lainnya.
Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan bahwa pengalihan anggaran dilakukan dengan mengurangi usulan dana untuk yayasan SMA swasta Siger Bandar Lampung sebesar 1,35 miliar rupiah serta dana hibah 500 juta rupiah untuk Perguruan Tinggi Negeri. “Saya minta ke Disdikbud, untuk anggaran yang tidak prioritas masuk semua untuk BOSDA. Saya berharap betul BOSDA ini benar-benar bisa menggratiskan uang komite,” ujarnya saat wawancara, Rabu (10/12/2025).
Asroni menekankan bahwa pengalihan anggaran ini dimaksudkan agar program unggulan wali kota untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia bisa berjalan maksimal. “Jangan sampai program unggulan wali kota untuk peningkatan SDM, itu kan program unggulan, jangan sampai anggarannya justru tidak maksimal,” katanya. Ia menambahkan, kalkulasi BOSDA ditambah dana BOS hanya menghasilkan sekitar 1,55 juta rupiah per anak pertahun, yang dinilai belum mencukupi untuk menutupi biaya operasional sekolah, termasuk listrik dan kebutuhan lainnya.
Pengalihan anggaran diputuskan juga karena SMA Siger belum memiliki izin resmi dan merupakan sekolah swasta, sementara Perguruan Tinggi Negeri bukan kewajiban pemerintah kota untuk membiayai. Dengan tambahan BOSDA, diharapkan sekolah negeri dapat menanggung seluruh biaya operasional tanpa membebani komite sekolah atau wali murid. “Jadi BOSDA itu ketemu di angka 8–10 miliar, karena memang posisi anggaran itu harus diperkuat ketika komite ingin dihapus. Jangan sampai listrik enggak kebayar, ruangannya panas karena kipas angin mati,” jelas Asroni.
Selain itu, Asroni Paslah juga berencana melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan Universitas Lampung untuk menghitung kebutuhan sekolah dan peserta didik secara lebih akurat. Tujuannya adalah agar anggaran BOSDA bisa maksimal dan tepat sasaran. “Nanti saya juga akan bertemu dengan MKKS dan kita ajak juga dari Universitas Lampung untuk mengkaji dan menganalisa berapa sih kebutuhan sekolah dan peserta didik itu, kita mau anggaran itu maksimal untuk yang memang prioritasnya,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan dapat memastikan sekolah negeri di Bandar Lampung tetap dapat beroperasi dengan baik, mendukung kegiatan belajar mengajar, serta membantu wali murid terbebas dari biaya tambahan yang membebani. Dengan perhitungan dan pengawasan yang tepat, BOSDA dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung.***
