PORTAL ASPIRASI– Dunia sastra Lampung kembali diguncang oleh karya kontroversial penyair muda, Alfariezie. Lewat tulisannya berjudul “Tangis Sekolah Hantu Wali Kota”, ia menyalakan bara satir politik yang memotret kegelisahan publik tentang praktik pendidikan ilegal. Karya ini tak sekadar puisi biasa, melainkan teriakan lantang yang mengoyak nurani, berada di persimpangan antara sastra protes, kritik sosial, dan satire politik yang brutal.
Puisi ini langsung menyedot perhatian pembaca lantaran berani menyentil kebijakan pemerintah kota yang dianggap serampangan. Tanpa menyebut nama secara gamblang, Alfariezie dengan lugas menghadirkan kritik penuh alegori terhadap wali kota yang dianggap melahirkan “sekolah hantu”. Ia menulis dengan bahasa metaforis yang tajam, penuh dengan simbol binatang buas untuk menggambarkan kerakusan kekuasaan.
“Bahaya!” seru Alfariezie dalam puisinya, menggambarkan kondisi di mana orang tua murid seakan menangis dalam diam, menyadari anak-anak mereka menempuh pendidikan di lembaga tanpa izin resmi. Sekolah yang mestinya menjadi rumah harapan justru diposisikan sebagai jebakan masa depan. Ijazah yang semestinya menjadi tiket menuju masa depan cerah, justru bisa menjelma ancaman sosial yang menyeret anak-anak menjadi “kambing hitam makanan calon narapidana.”
Bagi pembaca awam, gaya bahasa ini bisa mengejutkan. Namun, di situlah daya pukau sekaligus kekuatan satire Alfariezie. Ia tidak sedang menulis laporan fakta, melainkan merangkai metafora yang menampar logika publik. “Kepala sekolah bisa babi hutan terembat macan, pejabat kelas bawah layaknya buaya terjerat keluarga korban.” Ungkapan ini jelas membidik relasi kuasa dalam dunia pendidikan yang sarat kepentingan.
Kritik tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan isu nyata: sekolah-sekolah tanpa izin yang justru menerima kucuran dana. Fenomena ini melahirkan ironi: negara menutup mata, sementara generasi muda menjadi korban. Melalui puisinya, Alfariezie menegaskan bahwa pendidikan tanpa legalitas bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi ancaman langsung terhadap masa depan bangsa.
Secara struktur, puisi ini memang berbentuk prosa dengan pemenggalan khas puisi bebas. Namun, penekanan emosionalnya begitu kuat. Kata-kata sederhana seperti “Bahaya!” dan “mendung putih masa depan” menjadi mantra yang membangkitkan kesadaran pembaca, seakan mereka sedang menyaksikan deklarasi perlawanan di tengah keriuhan politik.
Estetika karya Alfariezie lahir dari keberanian menabrak batas. Ia tidak takut mencampurkan fakta sosial dengan simbol liar. Keberadaan “sekolah hantu” bukan hanya kritik pada lembaga pendidikan ilegal, tetapi juga simbol kerusakan sistem yang memelihara proyek politik demi kepentingan segelintir pihak.
Tak heran jika karya ini menuai pro dan kontra. Kalangan pegiat literasi mengapresiasi keberanian Alfariezie menyuarakan keresahan publik dengan gaya yang segar, keras, dan menggigit. Namun, sebagian pihak lain menilai penggunaan simbol hewan buas terlalu ekstrem dan bisa mengaburkan pesan utama. Meski begitu, itulah kekuatan satire: ia bukan untuk membuat nyaman, melainkan mengguncang kesadaran.
Lebih jauh, puisi ini juga mencerminkan wajah sastra politik Indonesia yang kian berkembang. Di era media sosial, suara penyair tak lagi hanya bergema di panggung sastra, tetapi juga bisa menjadi pemantik diskursus publik. Kritik dalam bentuk puisi lebih mudah viral karena bahasa simbolik membuka ruang interpretasi luas.
“Tangis Sekolah Hantu Wali Kota” menjadi bukti bahwa sastra tidak pernah mati dalam memperjuangkan kebenaran. Ia mungkin tidak menyodorkan data statistik, tetapi menghadirkan realitas dengan cara yang lebih menusuk hati. Anak-anak yang menjadi korban kebijakan serampangan diibaratkan generasi yang kehilangan cahaya, terseret dalam mendung putih masa depan.
Dengan keberanian ini, Alfariezie meletakkan dirinya sebagai penyair muda yang tidak sekadar bermain dengan kata-kata, tetapi juga berperan sebagai juru bicara keresahan masyarakat. Brutal, liar, dan penuh alegori, karyanya mengingatkan publik bahwa pendidikan bukan arena politik murahan. Ia harus dijaga sebagai hak setiap anak, bukan dijadikan eksperimen kekuasaan.***
