PORTAL ASPIRASI– Capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, berhasil menembus angka 83,53 persen per 31 Oktober 2025, setara dengan Rp878.770.633. Sisa target yang masih harus dicapai tercatat sebesar Rp144.736.472. Data ini disampaikan langsung oleh Camat Banyumas, Zainal Abidin, saat ditemui di kantornya, Senin, 3 November 2025.
Menurut Zainal, hasil monitoring dan evaluasi (monev) dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan bahwa Kecamatan Banyumas menempati posisi tertinggi capaian PBB di kabupaten Pringsewu. “Angka ini berdasarkan perhitungan hingga tanggal 31 Oktober 2025. Kami optimistis, hingga 3 November, capaian ini sudah bertambah mendekati 90 persen,” ujarnya.
Camat Banyumas menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan kepala pekon yang saling mengingatkan dan bekerja sama dalam membayar PBB. Kolaborasi ini dinilai menjadi kunci utama suksesnya pencapaian target pajak di wilayah kecamatan tersebut.
Zainal juga merinci kontribusi tiap pekon terhadap capaian PBB. Pekon yang menyumbang paling besar antara lain Pekon Sukamulya sebesar Rp122.023.054, Pekon Banjarejo Rp166.063.058, dan Pekon Banyuwangi Rp114.866.979. Sementara Pekon Sinarmulya tercatat memiliki PBB terkecil, sekitar Rp20.000.000. Meski nominalnya lebih kecil, secara persentase, pencapaian Pekon Sinarmulya justru sudah mencapai 90 persen bahkan mendekati 100 persen.
Selain itu, Pekon Mulyorejo berhasil menorehkan capaian PBB 100 persen. Carek atau juru tulis pekon setempat menyampaikan, dari seluruh SPPT, hanya tersisa 12 obyek yang tidak ada pajaknya dan beberapa data ganda. Menurut Bapenda, 12 SPPT tersebut akan “dipuithkan” atau dibersihkan dari daftar pungutan. “Dengan langkah ini, kami memastikan seluruh data PBB akurat dan target bisa terpenuhi sepenuhnya,” ungkap Carek.
Keberhasilan Kecamatan Banyumas ini menjadi contoh positif bagi pekon lainnya di Kabupaten Pringsewu. Pencapaian PBB yang tinggi tidak hanya menunjang pendapatan daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Zainal menegaskan, pihaknya akan terus memonitor dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya membayar PBB tepat waktu sebagai bentuk kontribusi untuk pembangunan daerah.***
