PORTAL ASPIRASI– Pemerintah Kabupaten Pringsewu menghadapi tantangan besar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Pasalnya, dana transfer ke daerah (TKD) yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan mengalami penurunan signifikan hingga Rp137 miliar. Dampaknya, sejumlah kegiatan non-prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan seremonial dipastikan akan dipangkas hingga 50 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pringsewu, Olpin Putra, SH., MH., menjelaskan di ruang kerjanya, Selasa (14/10/2025), bahwa penurunan TKD secara nasional mencapai 30 persen. Kondisi ini ikut berdampak langsung pada kabupaten Pringsewu. “Kalau tahun 2025 total TKD kita mencapai Rp1,027 triliun, maka tahun 2026 hanya sekitar Rp890 miliar. Artinya, turun sekitar Rp137 miliar,” ujar Olpin.
Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sebesar Rp650 miliar akan menyusut menjadi Rp578 miliar di tahun 2026 atau turun Rp71,5 miliar. Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pun ikut merosot tajam, dari Rp36 miliar menjadi hanya Rp15 miliar. “Memang ada tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi sekitar Rp6,5 miliar, tapi itu tidak bisa menutupi penurunan besar dari pos lain,” tambahnya.
Olpin mengungkapkan, pemerintah daerah telah melakukan simulasi penyusunan APBD bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk memastikan efisiensi serta menyesuaikan pos-pos anggaran sesuai kebutuhan prioritas masyarakat. “Dua minggu lalu kami sudah bentuk tim asistensi APBD. Hasilnya, diputuskan kegiatan seremonial, bimtek, dan perjalanan dinas akan dipangkas signifikan. Ada yang dikurangi separuh, bahkan ada yang dihapus total,” jelasnya.
Selain karena penurunan TKD, tekanan anggaran juga datang dari kewajiban membayar gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang nilainya mencapai hampir Rp60 miliar per tahun. “Inilah beban berat kami. Meski demikian, kami berkomitmen agar pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan,” tegas Olpin, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPKAD Mesuji.
Ia juga menambahkan bahwa proyek-proyek fisik akan berkurang drastis karena minimnya DAK fisik yang masuk. “Untuk tahun depan, DAK fisik hanya tersisa di Dinas Kesehatan, sementara Dinas Pendidikan dan Pekerjaan Umum tidak mendapat alokasi. Pembangunan infrastruktur akan lebih banyak diambil alih oleh APBN melalui balai besar,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pringsewu, Imam Fatkurozi, S.STP., MIP., menegaskan bahwa meski anggaran terbatas, pemerintah daerah tetap akan memprioritaskan program strategis. “Kami fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, layanan kesehatan termasuk BPJS, serta pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan warga,” jelasnya.
Imam juga menyoroti bahwa sektor ekonomi rakyat, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), akan mendapat perhatian khusus dari Bupati. “Meski pembangunan infrastruktur fisik akan melambat, tapi sektor UMKM harus tetap tumbuh. Ini yang sedang kami siapkan agar perekonomian daerah tidak ikut terpuruk akibat turunnya TKD,” pungkasnya.
Penurunan drastis dana transfer ke daerah menjadi sinyal bagi pemerintah kabupaten untuk memperkuat efisiensi anggaran dan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menyentuh kepentingan publik. Meski langkah pemangkasan anggaran seremonial dan perjalanan dinas dinilai pahit, keputusan ini dianggap langkah realistis untuk menjaga stabilitas fiskal Pringsewu di tengah tekanan ekonomi nasional.***
