PORTAL ASPIRASI— Di tengah duka yang melanda Sumatera akibat banjir bandang dahsyat yang disebut lebih masif daripada tsunami Aceh 2004, publik dikejutkan oleh pernyataan kontroversial seorang wali kota yang meminta jajarannya mengumpulkan pakaian bekas untuk korban bencana. Ucapan itu sontak memicu kekecewaan publik, memantik kritik dari berbagai pihak, hingga akhirnya mendorong Panglima Ormas Laskar Muda Lampung—yang akrab disapa Pangdam Misrul—turun tangan menyatakan sikap tegas.
Wali kota tersebut, dalam pernyataannya pada 4 Desember 2025, meminta ASN mengumpulkan pakaian bekas layak pakai untuk korban bencana di Sumatera. Pernyataan itu viral dan menuai kecaman luas sebab dinilai menunjukkan ketidakpekaan pemimpin daerah di tengah bencana nasional yang menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan anggota keluarga.
“ASN semuanya sudah mengumpulkan dana, mengumpulkan baju-baju yang masih bisa dipake, tinggal nanti kita kirimkan,” ujar sang wali kota.
Bagi banyak orang, langkah meminta pakaian bekas bukanlah masalah. Namun menjadi persoalan besar ketika diketahui sang wali kota sebelumnya mengalokasikan anggaran hibah puluhan miliar bukan untuk masyarakat yang sedang menghadapi bencana, melainkan untuk instansi penegak hukum di wilayah provinsi serta lembaga pendidikan yang justru berada di bawah kementerian pusat.
Pangdam Misrul, yang selama ini dikenal vokal menyuarakan ketidakadilan, langsung mengecam keras kebijakan tersebut.
“Malu saya punya wali kota yang sesat pikir!” tegas Misrul.
Ia menjelaskan, istilah “sesat pikir” yang ia gunakan bukan didasari hubungan personal, tetapi murni karena kebijakan yang dinilainya bertolak belakang dengan logika kepemimpinan dan kemanusiaan.
“Ketika ada bencana besar dan masyarakat sangat membutuhkan uluran tangan, kita justru menggalang pakaian bekas. Tapi ketika memberi hibah ke instansi yang sudah punya anggaran besar, wali kota ini malah all out dan mengucurkan dana puluhan miliar,” kata Pangdam Misrul.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan membaca urgensi situasi. Rakyat di lokasi bencana saat ini sedang berjuang melewati dinginnya malam di tenda-tenda pengungsian, menahan lapar, gelisah memikirkan nasib keluarga, dan berjuang untuk bertahan hidup.
“Ada ribuan warga yang kesusahan, kehilangan rumah, kehilangan pendapatan, kehilangan harapan. Tapi yang dibicarakan justru pakaian bekas. Bandingkan itu dengan dana hibah puluhan miliar yang diberikan kepada lembaga yang sudah punya anggaran negara,” tambahnya.
Pangdam Misrul juga meminta masyarakat Indonesia untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah daerah, terutama terkait alokasi anggaran. Menurutnya, prioritas pemimpin seharusnya jelas: keselamatan, kebutuhan dasar, dan pemulihan psikologis warga terdampak bencana harus ditempatkan jauh di atas kepentingan pemberian hibah yang tidak mendesak.
“Lembaga negara yang diberi hibah puluhan miliar itu punya anggaran sendiri dari pusat. Sementara korban bencana di Sumatera itu tidur beralaskan terpal. Kita ini harus punya rasa. Harus punya akal sehat,” ujarnya lagi.
Kontroversi ini pun semakin meluas di media sosial, memunculkan perdebatan nasional mengenai etika kepemimpinan dan prioritas anggaran publik. Banyak netizen menilai bahwa keputusan sang wali kota memperkuat persepsi bahwa sejumlah pejabat di daerah gagal memahami esensi kepemimpinan: melindungi rakyat di masa krisis.
Peristiwa banjir bandang Sumatera sendiri telah menjadi bencana paling mematikan dalam dua dekade terakhir. Kerusakan parah terjadi di berbagai wilayah, ribuan rumah tersapu arus, dan banyak keluarga kehilangan segalanya. Dalam situasi seperti ini, publik berharap kehadiran pemimpin yang tanggap, cepat bertindak, dan menyalurkan bantuan yang layak.
Sementara itu, berbagai organisasi kemanusiaan, pemerintah provinsi, dan paguyuban masyarakat terus bergerak menggalang bantuan berupa makanan siap saji, selimut baru, tenda pengungsian, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya—sesuatu yang oleh banyak pihak dinilai jauh lebih relevan dibanding pakaian bekas.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa bencana besar tidak hanya menguji ketangguhan masyarakat, tetapi juga mengungkap sejauh mana kualitas kepemimpinan di sebuah daerah. Dan bagi sebagian masyarakat, ucapan Pangdam Misrul mewakili suara banyak orang yang merasa geram atas kebijakan yang dinilai tidak sejalan dengan logika kemanusiaan.
Saat banjir bandang terus menyisakan duka dan pekerjaan besar untuk pemulihan, satu hal menjadi jelas: prioritas seorang pemimpin diuji bukan ketika situasi normal, tetapi ketika rakyatnya sedang berada dalam keadaan paling sulit.***
