PORTAL ASPIRASI– Partai Golkar tengah menghadapi sorotan tajam menyusul penetapan tersangka Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi proyek untuk pelunasan utang kampanye Pilkada 2024. Kontroversi ini bertepatan dengan persiapan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kota Bandar Lampung yang sempat tertunda.
Hanan A Rozak, Ketua Golkar Lampung yang resmi menjabat sejak 31 Agustus 2025, menjadi pusat perhatian media pasca OTT terhadap Ardito Wijaya pada Kamis, 11 Desember 2025. Hanan menegaskan bahwa Ardito baru bergabung dengan Golkar setelah sebelumnya menjadi ketua partai lain dan diusung oleh partai tersebut pada Pilkada lalu. “Keberadaan Saudara Ardito Wijaya di Golkar itu baru saja bergabung. Sebelumnya yang bersangkutan ketua dari salah satu partai politik di Kabupaten Lamteng. Saat pencalonan Pilkada lalu, yang bersangkutan juga diusung partai lain, bukan Partai Golkar,” jelasnya.
Namun, pernyataan Hanan menimbulkan reaksi keras dari kader senior Golkar, M. Alzier Dianis Thabranie. Ia menekankan bahwa kepemimpinan harus bertanggung jawab, termasuk terhadap kader baru yang direkrut. “Jadi pemimpin itu memang tak gampang. Tidak boleh yang karbitan. Baru ada masalah ini saja, sudah cuci tangan, lepas tanggung jawab, seperti tak kenal. Bilang Ardito Wijaya kader baru. Padahal yang mengajaknya masuk Golkar dan jadi pengurus itu siapa. Kan Hanan sendiri. Termasuk Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji. Lah sekarang, begitu ada masalah hukum, langsung lepas tanggung-jawab. Sikap inikan sangat memalukan dan tidak ksatria,” tegas Alzier.
Di sisi lain, internal Golkar Bandar Lampung juga mengalami dinamika menjelang Musda XI yang semula dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember 2025. Musda batal akibat peralihan suara dari pimpinan kecamatan yang sebelumnya mendukung Benny Nauly Mansyur beralih ke Handitya Narapati, putra Sjachroedin ZP. Akibat peralihan ini, dukungan Benny menyusut dari 20 menjadi 9 suara, sedangkan 11 suara mendukung Handitya. Peralihan dukungan ini memicu ketegangan politik internal dan ancaman pencopotan pimpinan kecamatan (PK) oleh Plt Ketua DPD Golkar Kota Bandar Lampung, Riza Mirhadi.
Ketua DP AMPG Kota Bandar Lampung, G. Miftahul Huda, menyatakan meski mendapat tekanan, pihaknya tetap solid dan terus berkonsolidasi. “Adanya ancaman ini justru membuat kami semakin solid dan berkonsolidasi,” ujarnya pada Minggu, 14 Desember 2025.
Terlepas dari berbagai polemik internal dan sorotan OTT Ardito Wijaya, Golkar tetap dianggap sebagai partai legendaris dengan sejumlah kader intelektual yang mampu menghadapi tantangan zaman. Kontroversi ini diharapkan menjadi momentum bagi Golkar untuk memperkuat mekanisme kaderisasi, pengawasan internal, dan kepemimpinan yang bertanggung jawab demi menjaga reputasi partai.***
