PORTAL ASPIRASI– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung agar terus meningkatkan pengawasan terhadap dapur pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap proses pengolahan dan distribusi makanan bergizi kepada masyarakat, terutama bagi anak-anak sekolah penerima manfaat.
Dalam arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pengawasan yang ketat dan disiplin pelaksanaan SOP merupakan kunci utama untuk menjaga keamanan pangan dan mencegah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dapat membahayakan kesehatan penerima program. “Saya mengajak seluruh Bupati dan Wali Kota untuk terus mengintensifkan pengawasan dapur MBG. Pastikan setiap proses produksi makanan berjalan sesuai dengan prosedur standar operasional yang telah ditetapkan,” ujar Mirza di Kantor Gubernur, Bandar Lampung, Kamis (2/10/2025).
Program MBG yang telah berjalan selama tujuh bulan terakhir, kata Mirza, semula menunjukkan hasil menggembirakan. Selama periode tersebut, tidak tercatat adanya KLB meskipun jutaan porsi makanan bergizi telah disalurkan ke berbagai sekolah dan lembaga pendidikan di seluruh wilayah Lampung. Hal ini menjadi bukti bahwa sistem yang diterapkan dalam program MBG dan BGN (Bantuan Gizi Nasional) dapat berfungsi efektif jika dijalankan dengan disiplin.
Namun demikian, Mirza juga mengungkapkan adanya penurunan kedisiplinan dalam penerapan SOP di beberapa dapur baru yang baru beroperasi. “Pada bulan Agustus hingga September, kami mencatat tujuh kasus KLB yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru yang belum sepenuhnya mematuhi standar SOP. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa pelanggaran sekecil apa pun bisa menimbulkan dampak besar,” jelasnya.
Menurutnya, temuan ini menjadi evaluasi penting agar tidak terjadi pengulangan di masa mendatang. Gubernur menegaskan bahwa permasalahan bukan berasal dari desain program atau sistem distribusi, melainkan dari pelaksanaan di lapangan yang kurang disiplin. “Program ini dirancang dengan protokol ketat dan sistematis. Selama aturan dijalankan dengan benar, tidak akan muncul masalah. Yang terjadi belakangan ini adalah karena ada kelalaian dalam penerapan standar kerja,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung, lanjut Mirza, akan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk memastikan seluruh dapur MBG di Lampung mematuhi SOP. Ia juga meminta peran aktif dari pemerintah kabupaten, kecamatan, dan bahkan hingga tingkat desa untuk ikut mengawasi jalannya program. “Kami ingin setiap lapisan pemerintah daerah menjadi bagian dari sistem pengawasan. Dengan begitu, keamanan pangan dapat benar-benar terjamin dari hulu ke hilir,” tambahnya.
Selain itu, Mirza menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Badan Ketahanan Pangan Daerah, untuk bersama-sama memantau kondisi dapur dan kualitas bahan makanan. Ia menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari sejauh mana program ini mampu menciptakan dampak positif terhadap gizi dan kesehatan masyarakat.
Langkah tegas ini juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan. Gubernur menambahkan bahwa selain aspek kesehatan, program MBG juga berpotensi besar untuk memperkuat ekonomi lokal melalui konsep circular economy — di mana limbah makanan dapat diolah kembali menjadi produk bermanfaat seperti pupuk organik. “Jika kita menjalankan konsep ini dengan konsisten, maka MBG bukan hanya soal makan bergizi, tapi juga bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan,” ujar Mirza.
Di akhir arahannya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat sistem audit dan monitoring terhadap pelaksanaan program di seluruh kabupaten dan kota. Ia berharap langkah-langkah ini mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG yang menjadi salah satu prioritas nasional di bidang pelayanan gizi masyarakat.
“Program MBG adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin gizi anak-anak bangsa. Kita tidak boleh main-main dalam urusan ini. Saya ingin setiap dapur MBG di Lampung menjadi contoh nasional dalam hal kualitas, kedisiplinan, dan keamanan pangan,” pungkas Gubernur Mirza dengan tegas.***
