PORTAL ASPIRASI– Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyerukan pentingnya sinergi antara pemerintah dan partai politik dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Ajakan itu ia sampaikan saat menghadiri Musyawarah Wilayah VI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Lampung di Ballroom Hotel Emersia, Minggu (24/8/2025).
Dalam pidatonya, Gubernur Mirza menegaskan bahwa politik sejatinya harus melahirkan keputusan yang memberi dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Mulai dari pengendalian harga bahan pokok, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan kualitas pendidikan, semua itu menurutnya sangat ditentukan oleh kebijakan politik yang tepat.
Ia menyoroti kondisi Lampung yang hingga kini masih menghadapi tantangan serius dalam bidang ekonomi dan sosial. Berdasarkan data, angka pengangguran terbuka di Lampung mencapai 10,67 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu, angka partisipasi pendidikan juga masih rendah. Hanya 62 persen lulusan SMP yang melanjutkan ke SMA, dan hanya 21 persen lulusan SMA yang dapat menempuh pendidikan tinggi.
“Ironisnya, dari sekitar 30 ribu lulusan sarjana per tahun, hanya tiga persen yang bisa bekerja sesuai bidangnya. Artinya, ada masalah serius dalam kualitas pendidikan dan ketersediaan lapangan kerja,” tegasnya.
Gubernur Mirza juga menyinggung masalah distribusi hasil pertanian, khususnya gabah. Menurutnya, mayoritas gabah Lampung justru keluar daerah, sehingga masyarakat lokal terpaksa membeli kembali beras dengan harga lebih mahal. Ia menilai kebijakan pelarangan ekspor gabah pernah membawa dampak positif karena membuat penggilingan padi di desa kembali hidup.
“Kuncinya ada pada pendidikan dan keberpihakan kebijakan. Pendidikan harus murah, berkualitas, dan didukung tenaga pengajar yang kompeten. Kalau tidak, bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa kolaborasi erat antara pemerintah dan partai politik merupakan jalan keluar dari persoalan kemiskinan dan pengangguran. “Politik yang stabil dan regulasi yang tepat akan membawa Lampung keluar dari masalah sosial-ekonomi yang menahun. Kolaborasi inilah yang menjadi kunci keberhasilan,” tutup Gubernur Mirza.
Dalam forum yang sama, Ketua DPW PKS Lampung, Ade Utami Ibnu, juga menegaskan pentingnya menghadirkan politik yang benar-benar berpihak pada rakyat. Menurutnya, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi harus menjadi jalan untuk mengentaskan kemiskinan, memperluas akses pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Politik adalah alat perjuangan. Setiap kebijakan yang lahir dari politik harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan justru menambah beban mereka,” ujar Ade.
Ia menilai Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, dan kelautan. Namun, potensi tersebut kerap tidak memberikan nilai tambah optimal bagi masyarakat. Karena itu, ia mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada petani, nelayan, serta kelompok masyarakat kecil lainnya agar mereka memperoleh keadilan ekonomi.
Ade juga menekankan pentingnya memanfaatkan bonus demografi dengan baik. Menurutnya, pembangunan generasi muda yang sehat, terdidik, dan berdaya saing harus menjadi prioritas. “Jika anak-anak kita tidak mendapat akses pendidikan dan pekerjaan, bonus demografi akan menjadi bencana, bukan berkah,” tandasnya.
Sebagai penutup, Ade mengajak seluruh elemen, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, untuk berkolaborasi menciptakan politik yang solutif. “Mari kita jadikan politik sebagai sarana perjuangan yang tulus agar Lampung lebih maju dan rakyatnya benar-benar sejahtera,” pungkasnya.***
