PORTAL ASPIRASI– Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menjadi sorotan publik karena praktik yang disebut beberapa pihak sebagai bentuk “individualisme anarkis” terkait penyelenggaraan SMA swasta Siger pada tahun 2025. Kritikan muncul karena sekolah ini beroperasi meski belum mengantongi izin resmi dari Disdikbud Provinsi Lampung dan DPMPTSP, menimbulkan kekhawatiran soal kepatuhan hukum dan perlindungan peserta didik.
Menurut pengamat sosial, fenomena ini bisa dianalisis menggunakan teori sosiolog Prancis, Emile Durkheim. Konsep individualisme anarkis merujuk pada individu yang menempatkan dirinya sebagai pusat mutlak, menolak otoritas eksternal, dan mengabaikan aturan sosial maupun hukum yang berlaku. “Dalam konteks ini, keputusan Wali Kota Eva Dwiana membuka SMA Siger sebelum administrasi izin rampung mencerminkan karakter individualisme anarkis,” ujar pakar sosiologi lokal, Dr. Hendra Saputra.
Konsekuensi nyata dari praktik ini adalah risiko terhadap peserta didik. Karena sekolah belum terdaftar di Dapodik, lulusan SMA Siger berpotensi tidak mendapatkan ijazah resmi, meski telah menempuh pendidikan selama tiga tahun. Kondisi ini mencerminkan teori Durkheim tentang anomie, yaitu situasi di mana institusi sosial gagal menjalankan fungsinya sehingga individu atau masyarakat kehilangan arah dan tujuan, dan akhirnya berdampak pada hilangnya kebahagiaan tetap.
Isu ini juga menimbulkan debat di kalangan wali murid dan masyarakat luas. Beberapa pihak mengkhawatirkan legitimasi pendidikan yang diterima anak-anak mereka, sementara yang lain menilai kebijakan wali kota sebagai upaya percepatan pelayanan pendidikan. Meski demikian, risiko hukum dan administratif tetap menjadi sorotan utama. Pengabaian prosedur perizinan dapat berdampak jangka panjang bagi kredibilitas sekolah dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Lebih lanjut, praktik individualisme anarkis ini juga menimbulkan dilema etis. Apakah keputusan wali kota murni demi kepentingan publik atau ada pengaruh kepentingan pribadi, mengingat keterlibatan anggota keluarga dalam manajemen pendidikan kota? Analisis sosiologis menunjukkan bahwa ketika individu menolak substratum kekuasaan eksternal, pola ini dapat memicu ketidakstabilan sosial, termasuk hilangnya kepercayaan warga terhadap lembaga pendidikan maupun pemerintah.
Durkheim menekankan bahwa anomie muncul ketika institusi sosial tidak efektif mengatur perilaku anggotanya, sementara masyarakat kehilangan panduan moral. Dalam kasus SMA Siger, peserta didik dan wali murid menjadi pihak terdampak, mengalami ketidakpastian hukum dan risiko pendidikan yang tidak diakui secara formal. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana kebijakan individualisme anarkis dapat mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial.***
