PORTAL ASPIRASI — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Pringsewu, Lampung, menjadi perhatian serius memasuki musim kemarau 2026. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Mabes TNI menggelar sosialisasi pencegahan Karhutla di Balai Pekon Wates, Kecamatan Gadingrejo, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI yang dipimpin Kolonel CPM Tri Handoko. Turut mendampingi Kolonel Ahadiat dan Letkol Laut (PM) Jusak Pardede.
Sosialisasi diikuti sejumlah unsur pemerintahan dan masyarakat, di antaranya Plt. Kepala BPBD Pringsewu Arif Nugroho, anggota DPRD Pringsewu Anton Subagiyo SH, Forkopimcam Gadingrejo, seluruh kepala pekon, penyuluh pertanian, serta tokoh masyarakat.
Dalam pemaparannya, Tri Handoko menekankan pentingnya langkah pencegahan Karhutla, terlebih kondisi cuaca yang cukup panas selama musim kemarau tahun ini.
Menurutnya, pencegahan Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun aparat, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
“Kita perlu bekerja sama, bahu membahu dan bergotong royong menjaga agar Karhutla tidak terjadi,” kata Tri Handoko.
Ia mengungkapkan, berdasarkan pemantauan melalui data satelit, wilayah Kabupaten Pringsewu sejauh ini terpantau memiliki dua titik hotspot.
Meski jumlah tersebut relatif sedikit, Tri meminta masyarakat tidak lengah. Kewaspadaan dan upaya pencegahan harus terus ditingkatkan agar titik api tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
Salah satu langkah yang dinilai penting adalah memperkuat sosialisasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.
“Caranya yaitu dengan tidak bosan-bosannya memberikan sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat, baik di tempat pengajian ataupun melalui media sosial,” pesannya.
Namun, sosialisasi tersebut juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sejumlah persoalan di lapangan, khususnya terkait kesiapan dan respons petugas pemadam kebakaran (Damkar).
Dalam sesi tanya jawab, Narsiman yang mewakili BHP Pekon Gading Timur mengeluhkan lambannya penanganan Damkar ketika masyarakat membutuhkan bantuan dalam kondisi darurat.
Ia juga menyoroti kondisi peralatan pemadam yang dinilai belum memadai. Salah satunya berkaitan dengan kekuatan pendorong air yang dianggap kurang maksimal sehingga semburan air tidak cukup kuat.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Pekon Bulurejo Suherman dan Kepala Pekon Blitar Suprayitno. Keduanya menyebut mobil Damkar kerap terlambat tiba ketika dibutuhkan masyarakat.
Mereka mengusulkan agar armada Damkar dapat disiagakan di setiap kecamatan. Usulan tersebut dinilai penting mengingat kepadatan permukiman masyarakat semakin meningkat sehingga kebutuhan terhadap layanan pemadam kebakaran juga semakin tinggi.
Sementara itu, anggota DPRD Pringsewu dari Fraksi Partai Golkar Anton Subagiyo meminta Pemerintah Kabupaten Pringsewu menjadikan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pemadam kebakaran sebagai salah satu prioritas anggaran.
Menurut Anton, kebutuhan tersebut semakin mendesak karena musim kemarau tahun 2026 diperkirakan dapat berlangsung hingga Desember.
Ia mendorong agar persoalan tersebut mulai diakomodasi dalam penyusunan anggaran, baik melalui APBD Perubahan 2026 maupun APBD murni 2027.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan kesiapan armada, peralatan, serta pelayanan Damkar sehingga mampu merespons potensi kebakaran secara cepat.
“Alam penyusunan anggaran baik APBD perubahan 2026, dan APBD murni tahun 2027 bisa dialokasikan anggarannya sehingga mampu menjawab persoalan di lapangan yaitu Karhutla,” ujar Anton.
Anton juga mengingatkan bahwa keberadaan mobil Damkar dan sarana pendukungnya berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar pemerintah daerah.
Menurutnya, pelayanan tersebut masuk dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Karena itu, fasilitas Damkar harus memiliki kualifikasi dan kemampuan yang memadai.
“Sarana mobil Damkar merupakan pemenuhan pelayanan dasar khususnya dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, jadi harus punya kualifikasi terbaik,” tegasnya.
Sosialisasi Mabes TNI ini diharapkan tidak berhenti sebatas penyampaian informasi, tetapi menjadi momentum memperkuat koordinasi antara pemerintah, aparat, perangkat pekon, serta masyarakat dalam mencegah Karhutla di Kabupaten Pringsewu.
Kewaspadaan menjadi semakin penting selama musim kemarau. Sebab, pencegahan sejak dini dinilai jauh lebih efektif dibandingkan penanganan ketika kebakaran sudah meluas.
