PORTAL ASPIRASI– Gelombang aksi besar yang berlangsung hari ini di berbagai kota di Indonesia menegaskan kemarahan rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai semakin jauh dari aspirasi masyarakat. Aksi ini muncul sebagai bentuk ekspresi atas keputusan kontroversial DPR yang menambah tunjangan rumah bagi anggotanya, di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian terjepit.
Kekecewaan publik semakin mendalam ketika beberapa anggota DPR merespons kritik dengan nada arogan, menghina, dan menganggap suara rakyat sebagai gangguan semata. Sikap ini memperlihatkan bahwa DPR tampak kehilangan moralitas sebagai wakil rakyat, memperburuk citra demokrasi di mata masyarakat.
Lebih memprihatinkan, aksi-aksi protes yang berlangsung justru berbalik menjadi ajang represi aparat. Ketua Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND Lampung), Dinda Boru Napitu, menjelaskan bahwa berdasarkan laporan lapangan dan bukti yang tersebar luas, sebuah kendaraan taktis aparat menabrak seorang driver ojek online yang sama sekali tidak terlibat dalam aksi, hingga meninggal dunia di tempat.
“Peristiwa tragis ini bukan sekadar kecelakaan. Ini bukti nyata aparat gagal membedakan antara massa aksi dengan warga sipil. Darah rakyat kembali tumpah akibat tindakan yang seharusnya bisa dihindari,” tegas Dinda.
Tidak hanya itu, di Solo seorang mahasiswa menjadi korban ketika aparat menembakkan pentungan tepat mengenai kepala, menimbulkan luka serius. Peristiwa ini tidak hanya melukai fisik, tetapi juga mencederai wajah demokrasi Indonesia. Aksi mahasiswa, yang selama ini menjadi penyambung lidah rakyat, dibungkam dengan kekerasan yang menunjukkan prioritas aparat lebih pada perlindungan kursi elit ketimbang keselamatan warga.
LMND Lampung menilai kebijakan tunjangan rumah DPR adalah cerminan orientasi kelas berkuasa yang mementingkan kenyamanan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Sementara itu, mayoritas masyarakat masih harus berjuang melawan kemiskinan yang menyentuh 9,03% atau sekitar 25 juta jiwa menurut data BPS.
“Represi aparat dan kebijakan arogan DPR menegaskan bahwa negara masih menempatkan rakyat sebagai objek yang tunduk, bukan sebagai subjek berdaulat dalam demokrasi,” ujar Dinda. Ia menambahkan bahwa garis perjuangan LMND Lampung tetap konsisten membela kepentingan rakyat pekerja dan kelompok tertindas, melawan segala bentuk ketidakadilan yang dilegalkan oleh rezim.
Tragedi ini menunjukkan kegagalan DPR dalam menjalankan fungsi representatifnya. Alih-alih mendengar aspirasi rakyat, mereka justru menutup telinga, mengkhianati suara konstituen, dan memanfaatkan aparat untuk membungkam kritik. Politik, yang semestinya menjadi ruang artikulasi kepentingan rakyat, kini berubah menjadi arena transaksi kepentingan sempit elit penguasa.
Dinda Boru Napitu menegaskan bahwa perlawanan rakyat tidak boleh berhenti pada kemarahan semata. Momentum ini harus dijadikan bahan bakar untuk memperkuat persatuan. Korban jiwa dan luka yang dialami warga seharusnya memacu solidaritas yang lebih luas. Sejarah menunjukkan bahwa represi tidak pernah mampu memadamkan perjuangan, malah memperbesar tekad rakyat untuk melawan.
LMND Lampung menyerukan seluruh kekuatan progresif untuk memperluas basis organisasi, memperkuat solidaritas lintas sektor, dan membangun konsolidasi perlawanan yang berkesinambungan. Dengan kondisi DPR yang semakin arogan, aparat semakin brutal, dan rakyat terus ditekan, situasi politik Indonesia kini berada di titik kritis.
Kesadaran rakyat bahwa perubahan sejati harus lahir dari gerakan di bawah semakin nyata. Jika jalur demokrasi terus dibungkam dengan kekerasan, jalan perubahan akan terbuka, dan ketika kesadaran kolektif itu mencapai puncaknya, tidak ada kekuatan manapun yang dapat menahan arus perubahan besar yang tengah mengintip di depan mata.***
