PORTAL ASPIRASI- Ketika bencana banjir bandang melanda tiga provinsi di Sumatera, perhatian publik tertuju pada Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menjadi sorotan karena keberadaannya di tengah kota Jakarta, sementara wilayah terdampak dihantam lumpur dan kayu gelondongan.
Bencana ini menyoroti dampak serius alih fungsi hutan dan pembalakan liar yang belum sepenuhnya teratasi. Kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus sungai menjadi simbol visual dari kerusakan ekologi yang meluas, sekaligus menimbulkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan hutan sebelum terjadinya bencana. “Ini pesan alam yang tegas: kayu-kayu yang seharusnya menjaga tanah justru menjadi pembawa kehancuran,” ungkap seorang pemerhati lingkungan di Sumatera.
Setelah bencana, Kementerian Kehutanan bergerak cepat dengan mengidentifikasi 12 perusahaan yang dicurigai melanggar aturan pengelolaan hutan. Respons ini menunjukkan kemampuan kementerian dalam menangani dampak pasca-bencana, meski kritik tetap muncul terkait kurangnya langkah pencegahan sebelum bencana terjadi. Para aktivis menekankan pentingnya fokus pada mitigasi risiko dan penegakan hukum untuk mencegah terulangnya bencana serupa.
Selain itu, fokus Kementerian pada digitalisasi layanan kehutanan menjadi sorotan. Layanan perizinan dan administrasi kini lebih cepat melalui sistem digital, tetapi publik menilai prioritas tersebut terasa jauh dari kebutuhan masyarakat terdampak yang harus berhadapan langsung dengan kerusakan dan kehilangan. Isu nyawa manusia dan rumah warga yang terdampak banjir masih menjadi tantangan besar yang perlu penanganan lebih serius.
Politik di balik kursi Menteri juga mendapat perhatian. Raja Juli Antoni tetap mempertahankan posisi meskipun mendapat tekanan untuk mundur dari beberapa anggota DPR. Keputusan ini dianggap mencerminkan ketahanan politiknya, namun menimbulkan perdebatan soal tanggung jawab moral pemimpin terhadap bencana ekologis yang terjadi. Para pengamat menekankan bahwa keseimbangan antara stabilitas birokrasi dan perlindungan lingkungan adalah kunci keberhasilan pengelolaan hutan.
Bencana banjir ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Masyarakat berharap Kementerian Kehutanan tidak hanya fokus pada respons digital dan administratif, tetapi juga memperkuat langkah pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan terhadap wilayah rawan bencana. “Kenyamanan jabatan tidak boleh menggantikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat,” kata seorang aktivis lingkungan.***
