PORTAL ASPIRASI- Provinsi Lampung tengah berada dalam titik krusial yang bisa menentukan arah masa depan energi daerah. Di tengah sorotan publik, PT Lampung Energi Berjaya (LEB)—BUMD yang digadang sebagai pionir kemandirian energi—terjerat dalam pusaran penyidikan hukum yang masih berlanjut hingga kini.
Padahal, LEB bukanlah BUMD biasa. Perusahaan ini berhasil menorehkan prestasi langka dengan menembus skema Participating Interest (PI) 10 persen di Wilayah Kerja Offshore South East Sumatra (WK OSES). Pencapaian tersebut menempatkan Lampung sejajar dengan daerah-daerah maju lain di Indonesia yang mampu mengelola potensi migas melalui skema PI, sesuatu yang selama ini dianggap mustahil bagi sebagian besar pemerintah daerah.
Kontribusi Nyata LEB untuk Lampung
Meski usia kiprahnya masih relatif muda, LEB telah membuktikan diri dengan mencatatkan penerimaan dividen mencapai Rp271 miliar dari Pertamina Hulu Energy OSES. Dari jumlah itu, sekitar Rp140 miliar resmi masuk ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Angka ini jelas bukan sekadar catatan di atas kertas, melainkan suntikan nyata yang memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dana sebesar itu digunakan untuk memperkuat program pembangunan, pelayanan publik, hingga kebutuhan strategis daerah. Artinya, keberadaan LEB memberi nilai tambah yang langsung dirasakan masyarakat, bukan hanya elit pengelola.
Ancaman di Depan Mata
Namun kini, seluruh capaian tersebut berada di ujung tanduk. Penyidikan hukum yang belum menemukan titik terang justru berpotensi mengancam keberlangsungan kerja sama strategis LEB. Jika dibiarkan berlarut-larut, Lampung bukan hanya kehilangan momentum ekonomi, tetapi juga berisiko kehilangan akumulasi keuntungan yang ditaksir mencapai 17 juta dolar Amerika.
Lebih jauh, ancaman terbesar adalah hilangnya peluang transfer knowledge dan alih teknologi migas yang sangat penting bagi regenerasi sumber daya manusia daerah. Jika kesempatan ini terlewat, Lampung bisa kehilangan kesempatan emas membangun kemandirian energi hingga dua dekade ke depan.
Komitmen Tata Kelola Bersih
LEB dalam perjalanannya sudah menegaskan komitmen terhadap prinsip Good Corporate Governance (GCG). Audit berlapis telah dilakukan, mulai dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) hingga auditor independen. Hasilnya, tidak ditemukan penyimpangan yang berarti. Hal ini menjadi bukti bahwa mekanisme transparansi dan akuntabilitas telah dijalankan sesuai standar.
Meski demikian, publik tetap menuntut kejelasan: apakah penyidikan yang berjalan murni untuk kepentingan hukum, atau justru menjadi batu sandungan bagi masa depan energi Lampung?
Menanti Keputusan Berani
Banyak kalangan menilai, Kejaksaan Tinggi Lampung memegang kunci penentu. Jika berani mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), keputusan itu bukan sekadar langkah administratif, melainkan tindakan heroik untuk melindungi kepentingan publik dan menjaga stabilitas PAD.
Keputusan ini bisa menjadi sinyal bahwa hukum tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga mempertimbangkan manfaat strategis bagi masyarakat luas. Publik bahkan menyebut, jika SP3 diterbitkan, Kejati layak dijuluki sebagai “pahlawan PAD Lampung” karena menyelamatkan lebih dari sekadar uang daerah: ia menyelamatkan masa depan industri energi di Sai Bumi Ruwa Jurai.
Penentu Arah Masa Depan
Keberlanjutan LEB tidak hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga menyangkut posisi Lampung dalam peta energi nasional. Apabila dikelola secara tepat, LEB bisa menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan energi, sekaligus membangun citra Lampung sebagai daerah yang mampu berdiri sejajar dengan provinsi penghasil energi lainnya.
Kini, semua mata tertuju pada keputusan hukum yang akan diambil. Apakah Lampung akan kehilangan momentum emasnya, atau justru mampu menjadikan krisis ini sebagai pintu menuju kemandirian energi?***
