PORTAL ASPIRASI– Di tengah gejolak harga pangan dan tekanan ekonomi global, Provinsi Lampung justru berhasil menorehkan prestasi luar biasa. Pada Oktober 2025, Lampung tercatat sebagai provinsi dengan inflasi terendah di Indonesia, hanya sebesar 0,30 persen. Capaian ini bukan hanya angka statistik, tapi bukti nyata dari kerja keras dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta masyarakat dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah.
Data tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Nasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, Senin (10/11/2025). Dalam paparannya, Amalia menegaskan bahwa keberhasilan Lampung dalam menekan laju inflasi merupakan hasil kolaborasi yang efektif dari berbagai pihak, termasuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Bank Indonesia, dan Perum Bulog.
Amalia menjelaskan, inflasi nasional hingga Oktober 2025 masih berada dalam kisaran target 2,5 ± 1 persen. Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi, sementara Papua justru mencatat deflasi sebesar -0,92 persen. Di sisi lain, Lampung menonjol dengan capaian inflasi terendah nasional, yakni 0,30 persen, jauh di bawah provinsi lain yang masih berjuang menghadapi tekanan harga kebutuhan pokok.
Sebagai pembanding, beberapa daerah tercatat memiliki inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen). Sumatera Barat mencatat inflasi tertinggi sebesar 3,87 persen, disusul Riau dengan 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen. Perbedaan ini menunjukkan efektivitas strategi pengendalian inflasi di Lampung yang lebih konsisten dan tepat sasaran.
Menurut Amalia, kunci utama keberhasilan Lampung ada pada sinergi lintas sektor yang kuat dan langkah-langkah cepat dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah daerah aktif memperkuat pasokan bahan pokok melalui kerja sama dengan Bulog, memastikan kelancaran distribusi antarwilayah, serta melakukan operasi pasar secara rutin untuk menekan harga bahan pangan strategis seperti beras, cabai, dan bawang merah. Selain itu, peran aktif TPID dalam memantau harga harian di pasar tradisional maupun modern membuat kebijakan pengendalian inflasi bisa dilakukan lebih responsif dan terukur.
Amalia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha lokal. Dalam beberapa bulan terakhir, Lampung gencar mendorong produksi pangan lokal melalui program ketahanan pangan berbasis komunitas. Langkah ini dinilai efektif mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah dan menekan fluktuasi harga di pasar.
Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, memberikan apresiasi atas capaian luar biasa yang ditorehkan Lampung. Ia menegaskan bahwa kinerja pengendalian inflasi di tingkat daerah sangat bergantung pada kepemimpinan kepala daerah dan koordinasi lintas lembaga. “Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif. Kerja sama antara pusat dan daerah harus terus diperkuat agar inflasi bisa dikendalikan secara berkelanjutan,” ujar Tomsi.
Selain inflasi, BPS juga melaporkan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,04 persen (year-on-year). Angka ini menunjukkan perekonomian Indonesia masih berada dalam jalur positif di tengah ketidakpastian global dan tekanan harga komoditas internasional. Secara regional, pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di Maluku Utara yang mencapai 39,10 persen, disusul Sulawesi Tengah sebesar 7,79 persen, dan Kepulauan Riau sebesar 7,48 persen.
Namun, tidak semua daerah mengalami pertumbuhan positif. Dua provinsi tercatat mengalami kontraksi, yakni Papua Tengah dengan -16,11 persen dan Papua Barat sebesar -0,13 persen. Meski demikian, kinerja ekonomi Lampung yang stabil dengan inflasi rendah menjadi salah satu indikator keberhasilan daerah dalam menjaga daya beli masyarakat dan kestabilan harga barang pokok.
Keberhasilan Lampung ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menerapkan strategi pengendalian inflasi yang efisien dan berkelanjutan. Pemerintah pusat juga mendorong agar TPID di setiap daerah memperkuat koordinasi, memperluas jangkauan operasi pasar, dan memanfaatkan data harga secara real-time untuk pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan akurat.
Dengan capaian inflasi yang hanya 0,30 persen, Lampung berhasil membuktikan diri sebagai salah satu provinsi dengan manajemen ekonomi terbaik di Indonesia. Bukan hanya sekadar angka, tetapi juga bukti bahwa kerja sama dan komitmen nyata bisa menjaga kestabilan ekonomi di tengah tantangan global.***
