PORTAL ASPIRASI– Provinsi Lampung kembali mencatat prestasi gemilang dengan menempati peringkat empat nasional sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy) per 1 Oktober 2025, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka inflasi Lampung tercatat sebesar 1,17%, jauh di bawah rentang target nasional 1,5%–3,5%, menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga dan menjaga daya beli masyarakat.
Prestasi ini disampaikan secara resmi oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025 yang juga membahas Kebersihan dan Kesehatan Dalam Pengolahan Hewan Ternak untuk Pangan serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Acara diikuti secara virtual oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, bertempat di Ruang Command Center Lt. II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (13/10/2025).
Mendagri Tito Karnavian menekankan, komoditas utama penyumbang inflasi tahunan secara nasional meliputi emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Sementara inflasi bulanan dipengaruhi oleh cabai merah, daging ayam ras, emas perhiasan, rokok kretek mesin, dan biaya pendidikan akademik/PT. Ia menekankan pentingnya strategi distribusi dan peningkatan produksi cabai merah untuk menekan inflasi, serta mengatur kenaikan harga daging ayam ras agar tetap terkendali demi kesejahteraan peternak dan masyarakat.
“Daging ayam ras boleh naik untuk melindungi peternak, tapi jangan sampai kenaikan tidak terkendali. Kita juga perlu menciptakan alternatif investasi agar masyarakat tidak hanya beralih ke emas, tetapi menabung dan berinvestasi di sektor produktif lain,” ujar Tito Karnavian.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan, dari data minggu kedua Oktober 2025, 17 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 21 provinsi lain termasuk Lampung mengalami penurunan. Lampung mencatat penurunan IPH -0,04%, dengan penurunan harga beras, bawang merah, dan tepung terigu menjadi kontributor utama.
Meski Lampung menunjukkan kinerja inflasi positif, secara nasional, kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH lebih banyak dibanding yang mengalami penurunan. Hal ini menandakan pentingnya pengendalian harga di tingkat lokal agar pencapaian inflasi rendah dapat bertahan stabil.
Selain pengendalian inflasi, rapat koordinasi juga membahas kebersihan dan kesehatan hewan ternak untuk pangan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda, mendorong percepatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) bagi rumah potong hewan ruminansia dan unggas. Surat edaran Mendagri Nomor 100.4.4.1/1627/SJ meminta gubernur dan bupati/walikota melakukan pembinaan higienitas dan sanitasi RPH R/U serta penerbitan sertifikat NKV untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan produk hewan.
Agung Suganda menekankan bahwa unit usaha produk hewan yang menerapkan cara baik dalam menjaga hygiene dan sanitasi berhak memperoleh sertifikat NKV. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) PP Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Di sisi lain, evaluasi Program 3 Juta Rumah menjadi sorotan. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, merekomendasikan pemerintah daerah menyampaikan informasi pembangunan baru atau renovasi rumah bagi masyarakat, baik yang dibiayai APBD maupun APBN, serta memanfaatkan sistem SIPD untuk target pendataan. Pemerintah daerah juga diminta mengimplementasikan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi MBR, mengalokasikan anggaran renovasi RTLH, dan mendorong desa memanfaatkan APBDes untuk perbaikan rumah layak huni.
Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menekan inflasi, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan publik, dan memastikan program-program pemerintah berjalan efektif serta tepat sasaran. Lampung pun kini menjadi contoh provinsi dengan pengelolaan inflasi yang baik di tingkat nasional, sekaligus menunjukkan komitmen daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.***
