PORTAL ASPIRASI- Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bergerak cepat merespons temuan harga minyak goreng rakyat (MGR) di sejumlah pasar tradisional yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Berdasarkan pantauan, harga MGR di lapangan berkisar Rp16.000 – Rp17.000 per liter, sedangkan sesuai aturan HET seharusnya Rp15.700 per liter.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Mirza langsung menginstruksikan digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) khusus pengendalian distribusi minyak goreng. Rakor berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (27/8/2025), dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Tujuan utama rapat ini adalah menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pasokan minyak goreng di tengah masyarakat tetap aman dan terjangkau.
Dalam rapat, Gubernur menekankan bahwa stabilitas harga minyak goreng rakyat tidak hanya bergantung pada ketersediaan pasokan, tetapi juga pada pengawasan distribusi yang ketat. Menurutnya, persoalan harga yang naik di pasaran harus segera diatasi dengan langkah nyata, termasuk membangun sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, Bulog, hingga pelaku industri minyak goreng.
“Persoalannya kita sudah ketemu. Tinggal bagaimana mengatur supaya harga bisa kembali normal. Yang terpenting adalah masyarakat Lampung dapat mengakses minyak goreng rakyat dengan harga sesuai aturan, mudah didapat, dan tidak memberatkan,” ujar Gubernur Mirza.
Ia menambahkan bahwa distribusi yang tepat sasaran akan menjadi kunci. Pemerintah daerah bersama Bulog harus memastikan pasokan benar-benar mengalir lancar hingga ke konsumen akhir, bukan hanya berhenti di level distributor. Dengan begitu, masyarakat kecil tetap bisa merasakan manfaat dari kebijakan harga minyak goreng rakyat.
Gubernur Mirza juga menyampaikan bahwa langkah pengendalian ini tidak bisa dilakukan sepihak, melainkan harus melalui kerja sama yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. “Kami ingin agar kolaborasi ini menjadi solusi bersama. Pemerintah hadir untuk memastikan harga stabil, sementara industri dan Bulog berperan menjaga rantai distribusi tetap terkendali,” tegasnya.
Rakor tersebut menghadirkan sejumlah perusahaan besar yang bergerak di bidang minyak goreng, antara lain PT. Pacrim Nusantara Lestari Foods, PT. LDC Indonesia, PT. Tunas Baru Lampung, PT. Domus Jaya, dan PT. Sumber Indahperkasa. Selain itu, Perum Bulog Lampung juga hadir sebagai salah satu pihak penting dalam menjaga distribusi dan stok pangan di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, masing-masing perusahaan memaparkan laporan terkait produksi dan distribusi minyak goreng, baik MGR maupun non-MGR, periode Januari hingga Agustus 2025. Data yang disampaikan mencakup rincian distribusi ke Distributor 1 (D1) per bulan, serta kapasitas produksi MGR yang berasal dari Lampung maupun pasokan dari luar daerah. Informasi ini menjadi bahan penting bagi pemerintah provinsi untuk memetakan permasalahan distribusi dan mencari strategi yang lebih efektif.
Selain membahas harga dan distribusi, rapat ini juga menjadi forum evaluasi terhadap pola distribusi minyak goreng selama beberapa bulan terakhir. Pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada praktik penimbunan atau hambatan logistik yang membuat harga minyak goreng rakyat melambung di pasaran.
Gubernur Mirza menutup rapat dengan menegaskan bahwa Pemprov Lampung berkomitmen menjaga ketersediaan minyak goreng rakyat di harga terjangkau. Ia berharap dengan koordinasi dan langkah yang cepat, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari kebijakan ini, tanpa harus terbebani harga tinggi.***
