PORTAL ASPIRASI- Lampung mencetak sejarah baru di kancah tata kelola pemerintahan nasional. Pemerintah Provinsi Lampung resmi diumumkan sebagai pemerintah daerah dengan capaian nilai tertinggi dalam program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) tahun 2025 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan data resmi yang dipublikasikan di platform Jaga.id pada 4 November 2025 pukul 21.00 WIB, Pemprov Lampung meraih nilai capaian 80. Nilai tersebut bukan hanya menjadi tertinggi di antara seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung, tetapi juga tercatat sebagai capaian tertinggi secara nasional untuk tahun berjalan. Dengan hasil tersebut, Lampung berada di peringkat ke-6 nasional namun menjadi yang paling unggul dalam tingkat konsistensi pencegahan korupsi.
Menariknya, nilai ini berada jauh di atas rata-rata capaian nasional yang hanya berkisar di angka 40 poin. Sementara rata-rata capaian pemerintah daerah di wilayah Lampung tercatat 52 poin. Kabupaten Lampung Utara berada di peringkat kedua tingkat provinsi dengan nilai 67, kemudian Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran masing-masing meraih nilai 60.
Pengumuman prestasi ini dilakukan secara resmi dalam kegiatan evaluasi dan sosialisasi pencegahan korupsi yang digelar KPK di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu 5 November 2025. Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua KPK-RI bersama jajaran pimpinan lembaga antirasuah tersebut.
Tidak hanya dihadiri pejabat KPK, agenda ini juga menjadi forum koordinasi besar antara pemerintah pusat dan daerah, dengan kehadiran Gubernur Lampung, Wakil Gubernur, sejumlah Bupati dan Wali Kota, Kapolda Lampung, Kajati Lampung, Ketua DPRD, Sekda Provinsi, Forkopimda, Kepala BPKP, perwakilan BPK, para Kapolres dan Kajari, hingga seluruh Kepala OPD dan pejabat tinggi pratama Pemerintah Provinsi Lampung.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menyampaikan rasa syukur sekaligus kebanggaan atas pengakuan tersebut.
“Alhamdulillah, MCSP Pemprov Lampung menjadi yang tertinggi se-Lampung dan bahkan tertinggi secara nasional berdasarkan pengumuman resmi dari Ketua KPK-RI hari ini,” ujarnya.
Menurut Marindo, capaian ini bukan hadir secara tiba-tiba. Pemerintah Provinsi Lampung dalam beberapa tahun terakhir terus memperkuat sistem pencegahan korupsi berbasis data, transparansi proses pemerintahan, dan digitalisasi pengawasan anggaran. Langkah ini mencakup penguatan monitoring internal, sistem lapor cepat, optimalisasi peran APIP, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan kebijakan.
Ia menilai kesuksesan ini sejalan dengan arah kebijakan Gubernur Lampung dalam membangun tata kelola yang bersih, modern, dan berbasis akuntabilitas. Pemerintahan berintegritas, menurutnya, bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui mekanisme dan kontrol sistematis yang teruji.
Selain itu, keberhasilan Lampung dianggap mampu memberikan inspirasi dan menjadi model pembinaan tata kelola pemerintahan bagi daerah lain di Indonesia. Dengan capaian ini, Lampung dinilai berhasil menunjukkan bahwa pencegahan korupsi dapat dilakukan bukan hanya melalui aparat penindakan, tetapi melalui sistem birokrasi yang bekerja secara transparan dan terukur.
Ke depan, capaian ini diharapkan tidak berhenti pada penghargaan dan angka indeks, melainkan berlanjut dalam bentuk penguatan reformasi birokrasi, pelayanan publik yang lebih efisien, serta semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Lampung kini bukan hanya dikenal sebagai provinsi dengan kekayaan kultur dan potensi sumber daya, tetapi juga sebagai contoh nyata bagaimana sebuah daerah dapat menjadi pelopor pemerintahan bersih di Indonesia.***
