PORTAL ASPIRASI- Masih banyak warga Kota Bandar Lampung yang belum mengetahui keberadaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat (P2KM), meskipun program tersebut telah lama dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi ini menjadi perhatian, mengingat P2KM dirancang sebagai solusi layanan kesehatan gratis bagi warga yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan nasional.
Salah satu warga yang mengaku belum mengetahui P2KM adalah Sarbanun, warga Kecamatan Langkapura. Saat ditemui usai menjalani pemasangan alat kontrasepsi implant di sebuah puskesmas pemerintah pada Jumat, 26 Desember 2025, ia mengatakan baru mengetahui adanya layanan kesehatan gratis secara umum, bukan secara khusus melalui program P2KM. “Saya pakai BPJS, enggak tahu kalau ada program itu. Saya tadi pasang implant di lengan, biayanya gratis dan pelayanannya baik,” ujarnya.
P2KM merupakan program unggulan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang ditujukan untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS atau belum tercover jaminan kesehatan lainnya. Program ini cukup menggunakan KTP dan Kartu Keluarga domisili Bandar Lampung sebagai syarat administrasi. Pengelolaan P2KM berada di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melekat pada puskesmas, sehingga memiliki fleksibilitas dalam tata kelola keuangan dan pelayanan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan koordinasi antarlembaga dalam mendukung optimalisasi anggaran kesehatan. Ia menyebut P2KM sebagai bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Menurutnya, komunikasi yang baik antara puskesmas, Dinas Kesehatan, DPRD, serta lembaga pengawas sangat diperlukan agar program tidak hanya berjalan di atas dokumen perencanaan.
“Kita harus membuka koordinasi dan komunikasi seluas-luasnya. Komisi IV tidak ingin menerima laporan yang hanya bagus di atas kertas, tapi di lapangan berbeda. Kita ingin penyampaian yang apa adanya, agar kami dapat memberikan dukungan kebijakan maupun anggaran secara tepat,” kata Asroni Paslah, Rabu, 24 Desember 2025.
Puskesmas berstatus BLUD sejatinya memiliki banyak sumber pembiayaan. Selain dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dari pemerintah pusat, puskesmas juga mengelola anggaran dari BPJS Kesehatan, layanan umum, jaminan kesehatan lain, serta P2KM yang bersumber dari APBD. Keragaman sumber anggaran ini semestinya diiringi dengan sosialisasi yang masif kepada masyarakat agar hak warga atas layanan kesehatan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Namun hingga akhir Desember 2025, sosialisasi P2KM dinilai belum merata. Saat dikonfirmasi, salah satu pegawai puskesmas menyebutkan bahwa pihak manajemen belum dapat memberikan keterangan detail karena kepala puskesmas sedang menjalani cuti bersama. “Hari ini hanya tenaga pelayanan yang hadir. Untuk penjelasan lebih lanjut, mungkin bisa besok,” ujarnya.
Sementara itu, hingga berita ini dipublikasikan, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung juga belum memberikan keterangan resmi terkait pelaksanaan P2KM, BOK, dan program kesehatan lainnya karena masih dalam masa cuti bersama. Kondisi ini mempertegas perlunya strategi sosialisasi yang lebih konsisten agar program kesehatan gratis benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.***
