PORTAL ASPIRASI– Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera (PJS) memaparkan rencana bisnis mereka di hadapan Komisi II DPRD Pringsewu pada Kamis (4/9/2025). Pertemuan ini menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat strategi BUMD dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah tingginya kebutuhan pembangunan daerah.
Paparan tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Utama BUMD PJS, Dwi Pribadi bersama jajaran staf, serta komisaris Waskito. Hadir pula Asisten II Sekretariat Kabupaten Hendrid yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama. Dari pihak legislatif, rapat dipimpin Ketua Komisi II Hj. Mastuah didampingi Wakil Ketua Komisi II Anton Subagyo, serta anggota komisi antara lain Leswanda, Sudiyono, Ririn, Hj. Assa Atorida, dan Amad Hijar.
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II Hj. Mastuah menegaskan pentingnya BUMD untuk bekerja lebih optimal. Menurutnya, modal yang diberikan pemerintah tidak boleh hanya habis untuk biaya operasional, tetapi harus berkembang sehingga dapat memberikan kontribusi nyata berupa peningkatan PAD. Ia juga menekankan agar BUMD mampu menghasilkan produk dan layanan yang tidak hanya bermanfaat, tetapi juga kompetitif di pasaran.
Sementara itu, Direktur Utama BUMD Dwi Pribadi memaparkan sejumlah rencana bisnis yang akan dijalankan ke depan. Beberapa di antaranya adalah produksi air minum dalam kemasan, layanan sambungan internet, program tabungan kurban, penjualan susu segar, serta pengemasan gula pasir.
Untuk target penjualan air minum dalam kemasan, Dwi menargetkan hingga Desember 2025 dapat mencapai 20.000 dus per bulan dengan perkiraan keuntungan Rp30 juta. Sementara layanan internet diproyeksikan mampu meraih sekitar 1.000 pelanggan dengan potensi keuntungan Rp52 juta per bulan. Selain itu, program tabungan kurban diperkirakan akan memberikan keuntungan sebesar Rp33 juta per bulan, penjualan susu segar ditargetkan menghasilkan Rp97 juta per bulan, dan bisnis pengemasan gula pasir diperkirakan memberi keuntungan Rp30 juta per bulan.
Dukungan penuh juga disampaikan Ketua Komisi II Hj. Mastuah, yang mendorong Bupati Pringsewu agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah pekon membeli produk BUMD. Hal ini diharapkan membuat perputaran dana APBD kembali ke kas daerah dalam bentuk keuntungan usaha.
Senada, Wakil Ketua Komisi II Anton Subagyo menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan PAD dari pajak dan retribusi. Menurutnya, BUMD harus menjadi motor penggerak perekonomian daerah yang mampu mencetak PAD secara mandiri. “Di sinilah dibutuhkan inovasi serta BUMD yang jujur untuk menghasilkan PAD yang sehat,” ungkap Anton.
Anggota Komisi II lainnya, Sudiyono, turut memberikan pandangan strategis agar BUMD dapat berkembang. Ia menyebut bahwa efisiensi dan efektivitas operasional sangat penting untuk menekan biaya sekaligus meningkatkan profit. Diversifikasi usaha juga diperlukan guna meminimalisasi risiko dan memperluas sumber pendapatan.
Sudiyono menambahkan bahwa BUMD harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kompeten, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Inovasi menjadi kunci agar usaha yang dijalankan tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Selain itu, pengoptimalan aset yang dimiliki, seperti menyewakan aset tidak terpakai, juga dapat meningkatkan pemasukan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga lain akan memperluas jaringan usaha BUMD. Dengan strategi tersebut, Sudiyono optimistis BUMD dapat menggali potensi PAD yang lebih besar, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan BUMD dalam menciptakan terobosan usaha yang berkelanjutan. Dengan manajemen yang transparan, inovatif, dan terarah, BUMD diharapkan mampu berdiri sebagai pilar ekonomi daerah sekaligus mengurangi ketergantungan pada pajak dan retribusi.***
