PORTAL ASPIRASI- Kasus PT LEB terus menjadi sorotan publik karena penetapan tersangka terhadap Komisaris dan Direksinya atas dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10% dari kontraktor migas. Publik masih bertanya-tanya: dari mana kerugian negara yang disebut Kejati Lampung? Apalagi istilah “Role Model” yang digunakan Aspidsus Armen Wijaya, dalam tradisi masyarakat sering diartikan sebagai “Kelinci Percobaan,” menimbulkan kontroversi.
Kejati Lampung telah menampilkan foto para direksi mengenakan rompi tahanan dan menyita aset miliaran rupiah sebagai bukti pendukung. Namun, hingga kini masih belum jelas bagaimana kerugian negara atau perekonomian negara bisa dikaitkan dengan pengelolaan dana PI 10% tersebut. Kontraktor migas yang menjadi sumber dana PI ini bukan berasal dari APBN atau APBD, melainkan bagian dari kesepakatan bagi hasil antara perusahaan minyak dan gas dengan pemerintah daerah.
Regulasi yang mengatur PI 10% juga tidak memberikan pedoman yang pasti terkait mekanisme penggunaan dan pengelolaan dana oleh BUMD seperti PT LEB atau PT LJU. PP Nomor 35 Tahun 2004 hanya menekankan hak penawaran PI 10% dari kontraktor migas kepada BUMD, sementara Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 membahas ketentuan penawaran tersebut tanpa merinci prosedur pengelolaannya. Begitu pula Peraturan Daerah maupun Pergub Lampung tidak memuat aturan rinci tentang pengelolaan aliran dana PI 10%.
Publik kini menuntut Kejati Lampung untuk menjelaskan prosedural penggunaan dana PI 10% secara transparan. Apakah penetapan tersangka terhadap direksi PT LEB memang didasarkan pada bukti konkrit pelanggaran prosedur atau hanya interpretasi hukum yang masih kabur? Kasus ini menimbulkan kesan bahwa PT LEB dijadikan eksperimen hukum, padahal praktik pengelolaan dana PI 10% bisa jadi serupa dengan BUMD lain di seluruh Indonesia.
Selain itu, polemik ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai peran visualisasi media dalam penegakan hukum. Foto-foto tahanan dan penyitaan aset miliaran rupiah yang dipublikasikan ke publik menimbulkan kesan publik bahwa kerugian negara sudah terjadi, padahal bukti hukumnya masih diperdebatkan. Hal ini menimbulkan risiko fallasi regulasi, di mana aparat hukum dan media menciptakan persepsi publik yang bisa berbeda jauh dari fakta hukum yang sesungguhnya.
Masyarakat kini menunggu jawaban spesifik: bagaimana Kejati Lampung menegaskan prosedural pengelolaan dana PI 10% oleh BUMD, bagaimana alokasi dananya, dan apa tolok ukur kerugian negara yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Penjelasan ini penting agar kasus PT LEB tidak hanya menjadi polemik hukum semu, tetapi benar-benar transparan dan akuntabel.
Kasus ini juga membuka diskusi lebih luas tentang pengelolaan dana BUMD dalam sektor migas di Indonesia. Apakah setiap BUMD akan menghadapi risiko hukum yang sama jika prosedur pengelolaan dana tidak diatur secara rinci? Ataukah PT LEB memang dijadikan “role model” untuk eksperimen hukum di bidang pengelolaan dana PI 10%, sehingga istilah “kelinci percobaan” tidak sekadar retorika publik?
Dengan begitu banyak pertanyaan dan kontroversi, publik terus memantau langkah Kejati Lampung. Transparansi dan klarifikasi prosedural pengelolaan dana PI 10% menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa aparat hukum tidak terjebak dalam fallasi regulasi yang bisa merugikan pihak yang sebenarnya patuh hukum.***
