PORTAL ASPIRASI– Reformasi anggaran nasional mendapat sorotan serius jelang penyusunan RAPBN 2026. Para ekonom dan pemerhati kebijakan menekankan perlunya langkah cepat, terukur, dan berpihak pada rakyat di tengah dinamika ekonomi global yang menantang.
“Inilah hasil akumulasi kebijakan ekonomi dan praktik pengambilan keputusan yang harus dievaluasi. Kita membutuhkan reformasi menyeluruh untuk memastikan ekonomi berpihak pada masyarakat,” ujar Lili Yan Ing, inisiator Aliansi Ekonom Indonesia, dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/9/2025). Ia menyoroti tujuh prioritas mendesak, mulai dari penataan anggaran, peningkatan independensi institusi negara, hingga perlindungan sosial yang tepat sasaran.
Sumitronomic: Strategi Jalan Tengah Fiskal
Sorotan kini tertuju pada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang diyakini akan menakhodai fiskal negara dengan filosofi Sumitronomic. Pendekatan ini menjadi jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal, sebagai panduan RAPBN 2026.
Fredi Moses Ulemlem, praktisi hukum dan pengamat politik, menegaskan bahwa RAPBN 2026 menjadi indikator nyata implementasi program pemerintahan Prabowo, berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang lebih terikat tekanan politik dan populisme.
“RAPBN 2026 bukan sekadar angka, tetapi manifestasi filosofi Sumitronomic. Kebijakan kini lebih berimbang, inklusif, dan berkelanjutan, berpihak pada rakyat tanpa mengabaikan stabilitas fiskal,” kata Fredi, Rabu (10/9/2025).
Secara teknokratis, RAPBN 2026 akan fokus pada:
Fiskal Berkeadilan – Anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil.
Subsidi Tepat Sasaran – Energi dan bantuan sosial untuk masyarakat, bukan hanya industri besar.
BUMN Keuangan sebagai Motor Ekonomi – Memperkuat pembiayaan domestik, mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.
Ketahanan Pangan dan Pertanian – Pembangunan sektor pangan sebagai fondasi ekonomi nasional.
Sinergi Eksekutif-Legislatif Jadi Penentu
Ridwan Gema Puan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan DPR RI agar reformasi anggaran berjalan efektif. Dukungan parlemen, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani, dinilai krusial untuk memastikan RAPBN mencerminkan keadilan sosial dan pertumbuhan inklusif.
“Puan Maharani menunjukkan komitmen kuat memimpin reformasi melalui penyusunan anggaran yang transparan dan berpihak pada rakyat,” ujar Ridwan.
Dengan filosofi Sumitronomic, RAPBN 2026 diharapkan menjadi titik temu antara kepentingan fiskal, sosial, dan pembangunan nasional. Kebijakan ini menegaskan bahwa anggaran negara bukan sekadar soal angka, tetapi juga soal keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.***
