PORTAL ASPIRASI– Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, secara resmi melantik dua pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan yang digelar di ruang rapat utama Kantor Gubernur Lampung pada Kamis (28/8/2025) itu dilakukan atas nama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan menjadi momentum penting dalam memperkuat agenda pembangunan daerah.
Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/4769/VI.04 Tahun 2025, pejabat yang dilantik adalah Saipul, S.Sos., M.IP., dan Dra. Hanita Fahrial, M.Si. Saipul yang sebelumnya menjabat sebagai Penelaah Teknis Kebijakan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi (PMDT). Sedangkan Hanita yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kini resmi memimpin dinas tersebut sebagai Kepala Dinas.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Lampung yang dibacakan Sekda, ditegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata diukur dari jabatan, melainkan dari kemampuan membangun kolaborasi dan menciptakan perubahan nyata bagi masyarakat. “Keberhasilan seorang pejabat tidak ditentukan oleh jabatan semata, melainkan kemampuan membangun kerja sama dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Sekda membacakan pesan Gubernur.
Kepada Saipul, Gubernur menekankan pentingnya memperkuat pembangunan desa dan kawasan transmigrasi. Desa dinilai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat sekaligus pilar pembangunan berkelanjutan di daerah. Pemerintah berharap program-program strategis dari pusat dan provinsi dapat diintegrasikan dengan cepat, tepat, dan terukur agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat pedesaan.
“Prinsip membangun dari desa sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia masih relevan untuk dijadikan pedoman. Lampung harus mampu menjadi contoh provinsi yang menjalankan agenda pembangunan desa secara cepat, mandiri, dan berdaya saing,” lanjut Sekda.
Selain fokus pada pembangunan desa, Dinas PMDT juga ditugaskan untuk mendukung program prioritas nasional, yaitu pemberian makanan bergizi gratis. Program ini dinilai membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah desa, pendamping lokal, dan berbagai lembaga masyarakat agar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak di wilayah pedesaan dan transmigrasi.
Sementara itu, kepada Hanita, Gubernur memberikan amanah besar untuk memperkuat pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA). Isu ini dianggap sangat strategis dalam pembangunan manusia karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi penerus bangsa. Hanita diminta menjadi motor penggerak kebijakan yang berpihak pada kelompok perempuan, anak, dan masyarakat rentan.
“Langkah strategis seperti penguatan layanan PPPA, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta edukasi publik harus diperluas dan diperkuat. Semua ini harus menjadi fokus agar Lampung mampu mencetak generasi berkualitas,” ujar Sekda membacakan arahan Gubernur.
Menurut Gubernur, agenda tersebut sejalan dengan misi menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah menekankan pentingnya memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya.
Pelantikan dua pejabat eselon II ini dipandang sebagai bagian dari proses peremajaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Dengan menempatkan figur-figur berpengalaman dan berintegritas, pemerintah ingin memastikan setiap perangkat daerah mampu bekerja sesuai visi *Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas*.
Melalui penempatan pejabat baru di dua sektor strategis tersebut, pemerintah berharap pembangunan desa sebagai basis ekonomi rakyat dan perlindungan terhadap perempuan serta anak dapat berjalan beriringan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga di seluruh wilayah Lampung, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan.***
