PORTAL ASPIRASI— Pemerintah Provinsi Lampung kembali mencatat langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia aparatur. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, tampil memaparkan praktik dan inovasi manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) di hadapan para pejabat tinggi Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam forum ekspose yang berlangsung di Gedung BKN Pusat, Jakarta, Selasa 4 November 2025.
Kegiatan tersebut menjadi ajang penting bagi Pemprov Lampung dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap pembenahan sistem manajemen ASN agar semakin profesional, adaptif, dan berorientasi hasil. Forum ini juga menjadi ruang berbagi praktik terbaik antar daerah dalam implementasi kebijakan manajemen talenta yang kini menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
Dalam paparannya, Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa manajemen talenta ASN merupakan sistem yang memastikan setiap pegawai ditempatkan sesuai dengan kompetensinya, potensi, dan kinerja yang terukur. Menurutnya, keberhasilan sebuah birokrasi bukan hanya ditentukan oleh struktur organisasi, melainkan oleh bagaimana setiap individu di dalamnya dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan.
“Ekspos ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN, serta Keputusan Kepala BKN Nomor 411 Tahun 2025. Kami berkomitmen menjalankan seluruh regulasi tersebut dengan penuh integritas,” ujar Marindo di hadapan peserta forum.
Ia menegaskan bahwa manajemen talenta ASN di Lampung kini tidak lagi hanya sekadar administrasi kepegawaian, melainkan sebuah sistem terintegrasi yang mengedepankan kompetensi, kinerja, dan potensi. Tujuannya adalah melahirkan ASN yang unggul, profesional, dan siap menghadapi tantangan era digital. “Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam membangun SDM yang kompeten, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika global,” tambahnya.
Forum ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan BKN, di antaranya Dr. Herman, M.Si., Deputi Bidang Penyelenggaraan Manajemen ASN yang mewakili Kepala BKN; Dr. Samsul Hidayat, S.S., M.PSDM, Direktur Pengembangan Talenta dan Karier ASN; Wahyu Firdaus, S.T., Direktur Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Digitalisasi Manajemen ASN; Dr. I Ketut Buana, S.E., M.Si., Ak., CA, Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi ASN; serta Supranawa Yusuf, S.H., M.P.A., Asesor SDM Aparatur Ahli Utama.
Selain itu, turut hadir Myrna Amir, S.E., M.M., Kepala Kantor Regional V BKN, bersama tim manajemen talenta dari BKN pusat dan Kanreg V, yang memberikan masukan terkait sinergi data ASN antara pusat dan daerah. Dari pihak Pemprov Lampung, hadir pula Asisten Administrasi Umum Sulpakar, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung Rendi Riswandi, dan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Descatama Paksi Moeda.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Pusat menegaskan bahwa manajemen talenta merupakan kebijakan strategis nasional untuk mencetak sumber daya manusia unggul dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.
Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa kebijakan ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan potensi individu berbakat, memastikan penempatan ASN pada posisi strategis sesuai kompetensi dan kinerja, serta mendorong penerapan sistem merit yang objektif, transparan, dan bebas dari intervensi politik maupun praktik KKN. “Prinsip meritokrasi menjadi fondasi utama agar ASN benar-benar berkarier berdasarkan kemampuan, bukan kedekatan,” tegasnya.
Siklus manajemen talenta nasional mencakup lima tahapan penting: akuisisi, pengembangan, retensi, penempatan, serta pemantauan dan evaluasi talenta. Dalam konteks daerah, Pemprov Lampung termasuk salah satu yang paling aktif menerapkan sistem ini. Pemerintah provinsi telah membangun database talenta ASN, melakukan pemetaan potensi pegawai berbasis kinerja, serta mengintegrasikan data tersebut dengan Sistem Informasi ASN Nasional milik BKN.
Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas birokrasi daerah dan menciptakan jalur karier yang lebih jelas bagi ASN di Lampung. Selain itu, sistem ini juga akan membantu pemerintah dalam menyiapkan calon-calon pemimpin daerah yang memiliki visi strategis, kemampuan manajerial, serta pemahaman mendalam terhadap kebutuhan masyarakat.
“Dengan sistem ini, setiap ASN akan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang berdasarkan hasil kerja dan potensi mereka. Tidak ada lagi ruang untuk pola karier yang stagnan,” ungkap Marindo.
Ia menambahkan bahwa Pemprov Lampung juga tengah menyiapkan sistem pelatihan berjenjang berbasis kompetensi dan digitalisasi data kepegawaian yang terintegrasi. Tujuannya agar seluruh proses pengembangan talenta ASN bisa diakses secara transparan dan real-time oleh instansi terkait.
Langkah konkret lainnya adalah kerja sama antara Pemprov Lampung dan BKN dalam penguatan sistem merit. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat transformasi tata kelola pemerintahan berbasis kinerja di Lampung, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi nasional.
Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas inisiatif Pemprov Lampung yang dinilai proaktif dalam menjalankan kebijakan manajemen talenta ASN. Lampung disebut sebagai salah satu daerah percontohan di Sumatera dalam membangun SDM aparatur yang unggul dan kompetitif.
Ke depan, Pemprov Lampung menargetkan penerapan sistem manajemen talenta ini bisa mencakup seluruh instansi pemerintahan di kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Dengan demikian, setiap ASN dapat berkontribusi maksimal sesuai bidangnya, menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
“Manajemen talenta bukan hanya soal data pegawai, tetapi tentang bagaimana kita menyiapkan generasi aparatur yang mampu membawa Lampung dan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju,” tutup Marindo Kurniawan.***
