PORTAL ASPIRASI – Masa depan SMA/SMK swasta di Lampung kian suram. Dengan minimnya murid baru dan ketiadaan Bosda, sekolah swasta terpaksa berjuang menghidupi operasional pendidikan hanya mengandalkan dana BOS.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, menegaskan, kabar soal Bosda senilai 500 ribu rupiah bagi sekolah swasta ternyata salah kaprah. “Itu bukan Bosda, tapi Bantuan Operasional Sekolah (BOP) untuk tahun 2026, dan hanya berlaku untuk SMK Negeri,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Thomas menjelaskan, keterbatasan kas daerah membuat pemerintah daerah memprioritaskan sekolah negeri. Tahun 2025, Bosda hanya diberikan untuk SMA/SMK Negeri. “Tahun ini alhamdulilah masih ada bosda, tapi hanya untuk negeri saja,” tambahnya.
Kondisi ini membuat sekolah swasta harus bekerja ekstra keras. Sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2025/2026 sangat menekan, dengan hanya tersisa sekitar 2.000 siswa dari total 14.000 lebih lulusan SMP. Minimnya murid ini diduga akibat mekanisme penerimaan di sekolah negeri yang tidak memperhatikan kapasitas ruang kelas.
Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Lampung telah menyampaikan keluhan mereka ke Komisi V DPRD Provinsi Lampung soal keadilan pendidikan, namun tak ada hasil nyata. Ketua Komisi V fraksi PDI Perjuangan, Yanuar, tidak menanggapi persoalan ini. Ditambah, munculnya sekolah “hantu” bernama Siger di bawah Pemkot Bandar Lampung makin memperburuk situasi bagi sekolah swasta.
“Berdoa saja PAD kita meningkat tahun depan,” kata Thomas, tanpa memberikan kepastian apakah sekolah swasta akan mendapat subsidi jika PAD Lampung naik.
Situasi ini memicu kekhawatiran: apakah SMA/SMK swasta di Lampung bisa bertahan, atau justru akan mati pelan-pelan di bawah tekanan minimnya dukungan pemerintah dan persaingan ketat dengan sekolah negeri?***
