PORTAL ASPIRASI– Ratusan peserta dari berbagai organisasi masyarakat sipil dan jaringan aktivis se-Sumatera berkumpul dalam acara “Temu Rakyat Sumatera” yang berlangsung pada 6–8 September 2025 di Desa Sripendowo, Kecamatan Bandar Sribawono, Kabupaten Lampung Timur. Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk konsolidasi dan advokasi masyarakat dalam menghadapi maraknya perampasan ruang hidup oleh pihak swasta maupun negara.
Koordinator Temu Rakyat Sumatera, Sumaindra Jarwadi, menjelaskan bahwa para peserta mulai berdatangan sejak Jumat (5/9/2025) untuk mengikuti rangkaian kegiatan selama tiga hari, termasuk seminar, diskusi panel, dan Focus Group Discussion (FGD). Tema yang diangkat, “Bangun Persatuan Gerakan Rakyat, Lawan Perampasan Ruang Hidup”, dipilih sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kasus perampasan ruang hidup yang memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir.
Menurut Sumaindra, fenomena perampasan ruang hidup tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta besar, tetapi juga difasilitasi oleh kebijakan negara melalui instrumen hukum tertentu. Praktik ini menimbulkan ancaman serius bagi demokrasi, hak asasi manusia, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat. “Kasus perampasan ruang hidup sering disertai pola kekerasan dan kriminalisasi terhadap mereka yang membela hak asasi manusia,” ujarnya.
Enam sektor utama menjadi sorotan dalam diskusi forum, yakni pertambangan, perkebunan, infrastruktur dan proyek strategis nasional (PSN), pesisir dan pulau kecil, energi, serta kawasan hutan. Beberapa kasus yang mencuat, termasuk konflik di Rempang, Kappa, Malangsari, dan Kotabaru, memperlihatkan bagaimana masyarakat yang berjuang mempertahankan ruang hidupnya justru mengalami represi dan kriminalisasi. Beberapa aktivis bahkan menjadi korban kekerasan dan intimidasi.
Sumaindra menekankan bahwa Temu Rakyat Sumatera bukan hanya menjadi ajang pertemuan para korban ketidakadilan, tetapi juga wadah merumuskan strategi bersama dalam menghadapi tekanan dari berbagai sektor. Forum ini bertujuan menciptakan politik alternatif rakyat, yang menekankan perlindungan hak masyarakat atas ruang hidupnya dan melawan kebijakan yang cenderung menindas.
Rangkaian kegiatan dimulai pada 6 September 2025 dengan diskusi panel yang membahas pola perampasan ruang hidup dan dampaknya terhadap masyarakat. Sesi FGD memungkinkan peserta menganalisis akar masalah, berbagi pengalaman, dan menyusun rencana aksi bersama. Salah satu gagasan yang muncul adalah pembentukan wadah komunikasi dan koordinasi lintas wilayah, yang dapat berupa sekretariat bersama atau forum dinamisator, guna memperkuat advokasi dan koordinasi masyarakat di tingkat lokal maupun regional.
Selain itu, Temu Rakyat Sumatera juga menjadi momentum bagi peserta untuk membangun solidaritas, pertukaran pengetahuan, serta memperkuat jejaring advokasi lintas organisasi. Acara ini ditutup dengan deklarasi Manifesto Rakyat Sumatera, yang memuat kesepakatan sikap bersama untuk melawan perampasan ruang hidup, memperjuangkan hak-hak masyarakat, dan menegaskan perlunya perlindungan hukum serta kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Forum ini diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat gerakan rakyat di Sumatera, mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menghormati hak masyarakat atas ruang hidup, serta memastikan keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan komunitas lokal.***
