PORTAL ASPIRASI– Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer alias Noel, terlihat mengenakan rompi oranye tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat meninggalkan ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (22/8/2025). Noel tampak diborgol dan didampingi petugas penyidik KPK, sementara beberapa orang lain yang ikut dalam OTT juga mengenakan rompi tahanan serupa.
OTT (Operasi Tangkap Tangan) terhadap Noel dilakukan pada Rabu malam (20/8/2025) di Jakarta. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menjelaskan bahwa operasi ini dilakukan terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain menangkap Noel, KPK juga menyita sejumlah uang tunai, puluhan kendaraan, termasuk mobil dan motor merek Ducati, serta menyegel salah satu ruangan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan.
“OTT ini terkait dugaan pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan dalam proses pengurusan sertifikasi K3. Semua bukti, termasuk dokumen dan aset yang disita, akan menjadi bagian dari penyidikan intensif kami,” jelas Fitroh.
Saat muncul di hadapan awak media, Noel tampak tenang namun serius. Ia berjalan dengan tangan diborgol, didampingi penyidik, menuju mobil tahanan untuk kemudian dibawa ke ruang pemeriksaan intensif. KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum Noel dan 10 orang lainnya yang ikut terjaring OTT, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Kasus ini menambah daftar panjang pengusutan dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan, khususnya terkait praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam urusan administrasi dan sertifikasi. Sumber di KPK menyebutkan bahwa pemeriksaan terhadap Noel melibatkan analisis dokumen, pemeriksaan saksi, hingga penyitaan aset yang diduga terkait langsung dengan dugaan tindak pidana.
OTT yang menjerat Wamenaker Noel menjadi sorotan publik karena posisinya sebagai pejabat tinggi di kementerian yang seharusnya mengawasi pelaksanaan K3 di perusahaan. Dugaan pemerasan ini dianggap sangat merugikan perusahaan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi di sektor ketenagakerjaan.
KPK menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus ini secara transparan dan profesional. Penentuan status hukum Noel dan sejumlah pihak lainnya akan menjadi tahap awal dari proses hukum yang lebih mendalam, termasuk kemungkinan pengembangan kasus untuk menemukan pelaku lain yang terlibat.
Selain penanganan hukum, OTT ini juga menjadi momentum bagi masyarakat dan perusahaan untuk lebih waspada terhadap praktik pemerasan yang menyasar urusan sertifikasi dan administrasi di lingkungan pemerintahan. KPK menekankan pentingnya pelaporan secara cepat bila ada indikasi penyalahgunaan wewenang agar aparat penegak hukum dapat bertindak secara tepat.***
