PORTAL ASPIRASI– Partai NasDem menghadapi tekanan publik yang semakin besar menyusul pernyataan Ahmad Sahroni yang menyebut siapa pun yang ingin membubarkan DPR sebagai “orang tolol sedunia.” Ucapan ini menuai gelombang kritik tajam karena dianggap menghina jejak sejarah dua Presiden Republik Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perjalanan demokrasi: Ir. Soekarno dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sejumlah pakar politik dan tokoh masyarakat menilai, Partai NasDem tidak hanya layak menonaktifkan Ahmad Sahroni, tetapi bahkan harus segera memecatnya sebagai kader dan anggota DPR RI. Langkah tegas dianggap penting untuk menjaga marwah partai sekaligus menghormati sejarah bangsa.
Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno pada 5 Maret 1960 membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Keputusan ini, meskipun kontroversial pada zamannya, menjadi titik penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia dan menunjukkan keberanian Soekarno dalam menghadapi dinamika politik nasional.
Selain itu, Presiden ke-4 Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid, pada 23 Juli 2001, mengeluarkan Maklumat Presiden yang membekukan MPR/DPR RI. Keputusan Gus Dur juga tercatat sebagai langkah penting yang menunjukkan keberanian eksekutif dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, meski situasinya berbeda dengan era Soekarno.
Pernyataan Ahmad Sahroni dinilai melukai marwah bangsa karena mengabaikan konteks sejarah dan kontribusi nyata kedua tokoh tersebut. Banyak pihak menekankan bahwa komentar yang meremehkan langkah berani Soekarno dan Gus Dur sama dengan mengabaikan perjuangan panjang bangsa dalam membangun sistem demokrasi yang sehat dan stabil.
Tekanan publik semakin menguat melalui berbagai media sosial, forum diskusi, dan seruan dari kalangan akademisi, aktivis politik, dan masyarakat sipil. Mereka meminta agar NasDem menunjukkan integritas politik dengan mengambil tindakan tegas, tidak sekadar menonaktifkan, tetapi benar-benar memecat Ahmad Sahroni agar partai tetap dihormati dan wibawanya terjaga.
Selain aspek wibawa partai, pemecatan dianggap penting untuk memberikan pesan tegas bahwa NasDem menghormati sejarah dan kontribusi para pendahulu bangsa, serta menolak segala bentuk ucapan yang merendahkan perjuangan dan keputusan strategis Presiden RI terdahulu.
Dalam konteks politik nasional, isu ini menjadi pengingat bagi semua kader partai agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pendapat publik, terutama yang menyangkut sejarah dan simbol-simbol penting bangsa. Ketegasan NasDem diharapkan dapat menjadi contoh bagi partai lain dalam menjaga etika politik dan menghormati warisan demokrasi Indonesia.***
