PORTAL ASPIRASI- Lampung Tengah sedang berada dalam periode paling genting dalam satu dekade terakhir. Krisis integritas pemerintahan, runtuhnya kepercayaan publik, dan gonjang-ganjing politik akibat kasus korupsi yang menjerat para pejabat elite membuat roda pelayanan publik berpotensi tersendat. Di tengah situasi ini, nama Komang Koheri—pengusaha beras berdarah Bali sekaligus Wakil Bupati Lampung Tengah—mendadak menjadi pusat perhatian. Muncul pertanyaan besar: mampukah ia menjaga stabilitas pelayanan publik dan pembangunan daerah?
Komang Koheri bukan sosok baru dalam perpolitikan Lampung. Berangkat dari latar belakang sebagai pengusaha beras yang cukup disegani, ia kemudian meniti karier politik melalui PDI Perjuangan hingga duduk sebagai Wakil Bupati. Di tengah badai korupsi yang mengguncang Lampung Tengah, Komang menjadi satu-satunya pejabat tinggi yang tidak terseret dalam skandal dan masih dapat fokus menjalankan amanah pemerintahan. Kondisi ini membuat publik menaruh ekspektasi besar terhadapnya.
Situasi memanas ketika Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya resmi ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 9–11 Desember 2025. Ardito diduga menerima fee proyek yang kemudian digunakan untuk melunasi utang kampanye Pilkada 2024. Skandal ini bukan hanya memukul citra pemerintah daerah, tetapi juga memicu kekosongan kepemimpinan strategis yang harus segera ditangani agar pelayanan publik tidak lumpuh.
Tekanan semakin menguat ketika Sekretaris Daerah Lampung Tengah, Welly, diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Lampung pada 8 Desember 2025. Ia diduga mengetahui proses perekrutan 387 tenaga honorer di Kota Metro yang dianggap melanggar UU No. 20/2023. Meski masih tahap pemeriksaan, proses hukum ini berpotensi mengurangi fokus Welly dalam menjalankan fungsi administratif pemerintah daerah.
Dengan bupati yang terjerat kasus korupsi dan sekda yang menghadapi penyelidikan hukum, stabilitas tata kelola Lampung Tengah berada di ambang krisis. Komang Koheri pun berdiri sebagai satu-satunya tumpuan. Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah Komang mampu mengarahkan ulang jalannya pemerintahan, memastikan pelayanan publik tetap berjalan, dan menjaga pembangunan agar tidak terpental dari jalur prioritas.
Pengalaman Komang sebagai pengusaha dipandang bisa menjadi modal penting. Dunia usaha menuntut kemampuan manajemen, ketangguhan menghadapi tekanan, dan kejelian membaca risiko—tiga aspek yang sangat dibutuhkan Lampung Tengah saat ini. Namun demikian, tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks karena menyangkut kultur birokrasi yang selama bertahun-tahun terjebak dalam praktik korupsi struktural.
Lampung Tengah bukan wilayah asing bagi kasus korupsi. Tiga bupati sebelumnya—Andi Achmad Sampurna Jaya, Mustafa, dan kini Ardito Wijaya—tumbang karena skandal rasuah. Pola ini memperlihatkan bahwa akar persoalan bukan berada pada satu figur, tetapi pada sistem pemerintahan yang tidak pernah benar-benar dibenahi. Dengan sejarah kelam itu, publik pun bertanya: apakah Komang Koheri akan menjadi pemimpin yang mampu memutus rantai lingkaran setan korupsi, atau justru menjadi korban berikutnya dari krisis struktural Lampung Tengah?
Jawabannya bergantung pada langkah konkret yang diambilnya dalam beberapa bulan ke depan. Komang dituntut untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas, memperkuat pengawasan internal, membangun kembali kepercayaan publik, serta memastikan bahwa kebijakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan tetap berjalan tanpa hambatan.***
