PORTAL ASPIRASI– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai menyiapkan pemimpin birokrasi yang mampu menghadapi perubahan zaman, disrupsi global, perubahan iklim, hingga meningkatnya tuntutan pelayanan publik. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melalui Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 yang diikuti 47 pejabat pimpinan tinggi pratama.
Pelatihan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mewakili Gubernur Lampung, di Gedung Pusiban, Selasa, 14 Juli 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung selama empat bulan hingga 13 November 2026.
Peserta berasal dari lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah kementerian. Mereka dipersiapkan untuk memiliki kapasitas kepemimpinan yang lebih kuat dalam menghadapi kompleksitas persoalan pemerintahan dan pembangunan.
Mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”, pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kemampuan pejabat dalam menjalankan kepemimpinan strategis, digitalisasi pemerintahan, manajemen sektor publik, hingga menyusun proyek perubahan.
Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakannya, Marindo mengatakan bahwa tantangan birokrasi saat ini semakin kompleks. Aparatur sipil negara (ASN) tidak lagi cukup hanya menjalankan pekerjaan administratif dan rutinitas pemerintahan.
Menurutnya, pejabat publik harus mampu menjadi penggerak perubahan, memiliki pemikiran inovatif, serta tanggap terhadap perkembangan lingkungan strategis yang terus bergerak.
“Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan berpikir strategis, membangun kolaborasi, membaca perubahan, serta menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” kata Marindo.
Pemimpin Dituntut Peka terhadap Perubahan Iklim
Marindo menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan memperhatikan kelestarian lingkungan serta memperkuat ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.
Karena itu, materi pelatihan memberikan perhatian khusus pada kepemimpinan dalam tata ruang berkelanjutan, perlindungan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta mitigasi bencana.
Persoalan lingkungan dinilai membutuhkan kepemimpinan yang mampu melihat hubungan antarsektor. Kebijakan tata ruang, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat, ketersediaan sumber daya alam, hingga keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Marindo juga mengingatkan agar setiap peserta tidak sekadar mengejar penyelesaian pelatihan dan memenuhi persyaratan administratif. Mereka diminta menghasilkan proyek perubahan yang benar-benar dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing.
Proyek tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen atau laporan pelatihan, melainkan menjadi solusi konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
LAN: Persoalan Lingkungan Bukan Lagi Urusan Satu Sektor
Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Army Winarty, menilai isu lingkungan telah berkembang menjadi persoalan lintas sektor.
Menurutnya, dampak persoalan lingkungan kini berkaitan erat dengan pembangunan, ekonomi, kesehatan, energi, hingga tata kelola pemerintahan. Karena itu, penanganannya tidak bisa hanya dibebankan kepada satu instansi atau sektor tertentu.
Mengacu pada data Organisasi Meteorologi Dunia (WMO), Army menyebut dampak perubahan iklim semakin nyata, antara lain melalui meningkatnya ancaman cuaca ekstrem dan risiko terhadap ketahanan pangan.
Kondisi tersebut menuntut birokrasi memiliki pemimpin yang mampu memahami persoalan secara menyeluruh, mengambil keputusan berdasarkan data, serta membangun kerja sama lintas sektor.
Army menegaskan, pola kepemimpinan yang hanya mengandalkan rutinitas tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan pemerintahan ke depan.
“Birokrasi masa depan tidak membutuhkan pemimpin yang hanya nyaman dengan rutinitas. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang adaptif, berani berinovasi, dan siap memimpin transformasi,” ujar Army.
Proyek Perubahan Jadi Ukuran Keberhasilan Pelatihan
Pelaksanaan PKN Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas kepemimpinan aparatur pemerintah. Namun, keberhasilan pelatihan pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan atau materi yang disampaikan.
Hal yang lebih penting adalah sejauh mana kemampuan baru tersebut diterapkan dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik.
Sebanyak 47 pejabat yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu membawa perubahan di instansi masing-masing, terutama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, kepemimpinan adaptif tidak berhenti sebagai slogan dalam ruang pelatihan, tetapi diwujudkan melalui kebijakan, inovasi, kolaborasi, dan hasil kerja yang dapat dirasakan masyarakat.***
