PORTAL ASPIRASI– Pemerintah Provinsi Lampung mulai mematangkan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dan Imunisasi Kejar Human Papillomavirus (HPV) Tahun 2026. Program ini diarahkan untuk memastikan seluruh anak yang masuk dalam kelompok sasaran mendapatkan perlindungan melalui imunisasi, termasuk mereka yang tidak bersekolah atau berada di luar jalur pendidikan formal.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa tidak boleh ada anak yang terlewat dari layanan imunisasi. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, aparatur kewilayahan, sekolah, tenaga kesehatan, hingga organisasi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan Jihan saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Pelaksanaan BIAS dan Imunisasi Kejar HPV 2026 secara virtual, Kamis, 16 Juli 2026.
Menurut Jihan, imunisasi bukan sekadar kegiatan rutin di bidang kesehatan. Lebih dari itu, program imunisasi merupakan investasi jangka panjang untuk membangun generasi Lampung yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
“Kita harus memastikan tidak ada satu pun anak usia sasaran yang terlewat, baik yang bersekolah maupun yang tidak bersekolah,” tegasnya.
BIAS 2026 Digelar Dua Tahap
Pelaksanaan BIAS 2026 direncanakan berlangsung dalam dua tahap, yakni Agustus dan November. Program tersebut menyasar anak usia sekolah dasar dengan pemberian beberapa jenis vaksin sesuai kelompok kelas dan sasaran yang telah ditentukan.
Pada tahap pertama yang dijadwalkan berlangsung Agustus, siswa kelas 1 sekolah dasar akan menerima imunisasi Campak-Rubela. Sementara itu, siswi kelas 5 SD menjadi sasaran pemberian vaksin HPV.
Selanjutnya, pada tahap November, siswa kelas 1 akan menerima vaksin DT, sedangkan siswa kelas 2 mendapatkan vaksin Td. Pada periode yang sama, siswi kelas 5 juga dijadwalkan menerima imunisasi Td sesuai ketentuan program.
Pembagian jadwal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemberian imunisasi berlangsung secara terencana dan menjangkau kelompok sasaran berdasarkan usia serta jenjang pendidikan.
Pelaksanaan di sekolah diharapkan memudahkan pendataan dan pelayanan. Namun, pemerintah juga perlu memastikan anak-anak yang tidak tercatat sebagai peserta didik tetap memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan imunisasi.
Anak Putus Sekolah hingga Anak Jalanan Ikut Jadi Sasaran
Salah satu perhatian dalam pelaksanaan BIAS 2026 adalah menjangkau anak-anak yang tidak berada dalam lingkungan sekolah formal.
Pemprov Lampung menegaskan bahwa sasaran program tidak boleh hanya terbatas pada siswa yang terdaftar di sekolah. Anak putus sekolah, anak jalanan, serta anak lain yang berada di luar jalur pendidikan formal juga harus masuk dalam pendataan dan mendapatkan akses pelayanan imunisasi.
Langkah ini penting agar perbedaan kondisi sosial maupun status pendidikan tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh perlindungan kesehatan.
Karena itu, pendataan di tingkat desa dan kelurahan menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program. Aparatur wilayah diharapkan membantu mengidentifikasi anak-anak yang belum terjangkau melalui pendataan sekolah.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat memperluas jangkauan pelayanan sekaligus mengurangi kemungkinan adanya anak yang tidak mendapatkan imunisasi hanya karena tidak terdaftar dalam lembaga pendidikan.
Imunisasi Kejar HPV Sasar Siswi yang Belum Divaksin
Selain pelaksanaan BIAS, Pemprov Lampung juga menyiapkan program Imunisasi Kejar HPV bagi kelompok anak perempuan yang belum mendapatkan vaksinasi tersebut.
Sasaran program ini meliputi siswi kelas 6 SD/MI yang belum pernah menerima imunisasi HPV, serta siswi kelas 9 SMP/MTs atau anak perempuan berusia 15 tahun yang belum mendapatkan vaksin tersebut.
Imunisasi HPV menjadi bagian dari upaya pencegahan penyakit yang berkaitan dengan infeksi Human Papillomavirus. Vaksinasi ini terutama ditujukan untuk membantu melindungi perempuan dari risiko kanker serviks yang berkaitan dengan jenis HPV tertentu.
Melalui program imunisasi kejar, pemerintah berupaya menjangkau anak perempuan yang belum memperoleh vaksinasi sesuai kelompok sasaran sebelumnya.
Pendataan yang akurat diperlukan agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih dan anak-anak yang memenuhi kriteria dapat segera memperoleh pelayanan.
Camat hingga Tokoh Agama Diminta Terlibat
Jihan Nurlela menekankan bahwa keberhasilan program imunisasi tidak dapat hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Dibutuhkan dukungan dan koordinasi dari seluruh unsur pemerintahan serta masyarakat.
Karena itu, camat, lurah, kepala desa, pemerintah kabupaten dan kota, pihak sekolah, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh agama diminta aktif mengawal pelaksanaan imunisasi di wilayah masing-masing.
Keterlibatan aparatur kewilayahan dinilai penting untuk membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat, melakukan pendataan sasaran, serta mendorong orang tua agar membawa anaknya mengikuti pelayanan imunisasi.
Dukungan tokoh masyarakat dan tokoh agama juga diharapkan dapat membantu membangun pemahaman masyarakat mengenai pentingnya imunisasi bagi perlindungan kesehatan anak.
Selain memperluas cakupan pelayanan, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, termasuk anak yang belum terdata, keterbatasan akses pelayanan, maupun kebutuhan sosialisasi kepada keluarga.
Pelaksanaan Diminta Dipantau Setiap Pekan
Untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, aparatur kewilayahan juga diminta memantau perkembangan pelaksanaan BIAS dan Imunisasi Kejar HPV secara berkala.
Laporan perkembangan diminta disampaikan setiap pekan sehingga pemerintah dapat mengetahui capaian pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan perhatian.
Pemantauan tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah anak yang telah mendapatkan imunisasi, tetapi juga memastikan kelompok sasaran yang belum terlayani dapat segera ditindaklanjuti.
Dengan adanya pelaporan berkala, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan di tingkat wilayah.
Perlindungan Anak Jadi Investasi Masa Depan Lampung
Pemprov Lampung optimistis pelaksanaan BIAS dan Imunisasi Kejar HPV 2026 dapat berjalan lebih luas melalui kolaborasi lintas sektor.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus memperkuat perlindungan kesehatan anak dari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi.
Bagi pemerintah daerah, keberhasilan imunisasi bukan hanya diukur dari terlaksananya kegiatan pada bulan tertentu, tetapi juga dari kemampuan memastikan seluruh anak yang memenuhi kriteria memperoleh layanan secara merata.
Karena itu, komitmen untuk tidak membiarkan satu pun anak terlewat menjadi pekerjaan bersama yang membutuhkan pendataan, sosialisasi, pelayanan, dan pengawasan secara berkelanjutan.
Melalui penguatan program BIAS dan Imunisasi Kejar HPV, Pemprov Lampung berharap perlindungan kesehatan anak semakin merata dan menjadi bagian dari upaya membangun generasi masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.***
