PORTAL ASPIRASI– Gelombang peringatan dari para aktivis reformasi ’98 kembali mengguncang jagat politik Indonesia. Dalam rilis pers yang diterima redaksi, Gerakan Nasional ’98, Forbes Bhinneka Tunggal Ika, dan Gema Puan menyuarakan desakan tegas kepada seluruh elit politik untuk mengembalikan Pancasila sebagai fondasi demokrasi sejati di Tanah Air.
Fenomena politik saat ini menunjukkan sistem liberal yang semakin mengakar, di mana “ongkos politik tinggi” mempermudah mereka yang berkantong tebal untuk mendominasi kekuasaan. Para aktivis menegaskan, hal ini justru menempatkan kepentingan segelintir pihak di atas kepentingan rakyat. Mereka menilai praktik politik seperti ini berpotensi menimbulkan korupsi sistemik dan ketimpangan sosial yang semakin parah.
“Konstitusi kita, hasil musyawarah para founding fathers, dirancang untuk seluruh rakyat Indonesia. Nilai kekeluargaan, gotong royong, hingga musyawarah untuk mufakat tertulis jelas dalam Pancasila. Ini harus kembali menjadi pedoman utama demokrasi kita,” tegas para aktivis dalam rilisnya. Mereka menekankan bahwa demokrasi yang sejati tidak boleh hanya diwarnai kepentingan ekonomi, tetapi harus memihak kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.
Tiga Tuntutan Keras Aktivis ’98
Dalam pernyataannya, gerakan moral ini menyoroti tiga langkah strategis untuk menyelamatkan demokrasi:
1. Kembalikan Pancasila sebagai Watak Demokrasi – Aktivis menuntut seluruh elit politik menegaskan kembali Pancasila sebagai jiwa konstitusi UUD 1945. Mereka menekankan pentingnya nilai-nilai ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sebagai fondasi kebijakan politik.
2. Bentuk Komisi Konstitusi Segera – Komisi ini akan mengevaluasi praktik politik dan sistem yang memicu korupsi sistemik. Komisi direncanakan melibatkan pakar hukum tata negara, utusan daerah, serta kelompok sosial-politik lainnya untuk memastikan pengawasan dan transparansi yang maksimal.
3. Perkuat MPR sebagai Lembaga Tertinggi – Langkah ini diyakini akan menciptakan pembangunan yang berkesinambungan dan sistematis, sekaligus menghadapi dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Aktivis menegaskan, MPR harus kembali menjadi pengawal arah pembangunan nasional agar kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas utama.
Aktivis menekankan, tiga tuntutan ini bukan sekadar aspirasi politik, tetapi bagian dari panggilan kesejarahan mereka sebagai generasi reformasi ’98 yang merasa bertanggung jawab atas kondisi bangsa saat ini. Mereka melihat peran moral ini sebagai wujud nyata perjuangan demokrasi yang sejati dan bukan hanya simbolik.
Kolaborasi Lintas Gerakan
Rilis ini ditandatangani oleh berbagai organisasi:
Gerakan Nasional ’98 (GN ’98)
Forbes Bhinneka Tunggal Ika
Gema Puan
Solidaritas Buruh Nasional
Ikatan Alumni KM Jayabaya
Para aktivis juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat luas untuk ikut mengawal demokrasi. Mereka menyerukan kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap praktik politik yang mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pernyataan tegas para aktivis ini diprediksi akan memicu debat sengit di kalangan elit politik, sekaligus menjadi alarm bagi pemerintah untuk serius menata kembali fondasi demokrasi Indonesia. Dengan tekanan dari berbagai elemen masyarakat, mereka berharap langkah-langkah reformasi politik dapat segera diwujudkan demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan berkeadaban.***
