PORTAL ASPIRASI– Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, mengikuti retreat nasional yang mempertemukan seluruh Sekda dan Kepala Bappeda dari provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kegiatan yang digelar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025 ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi, membangun sinergi pusat-daerah, serta mempercepat implementasi program pembangunan nasional di tingkat daerah.
Dalam agenda ini, Marindo didampingi Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto. Keduanya bergabung bersama 1.104 peserta lainnya, terdiri dari 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, dan 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota. “Alhamdulillah bisa bertemu dan berdiskusi langsung dengan teman-teman Sekda dari seluruh Indonesia. Semoga kegiatan ini menjadi wadah tukar informasi dan pengalaman yang bermanfaat untuk memajukan provinsi masing-masing,” ujar Marindo saat berbincang dengan media, Minggu malam (26/10/2025).
Meski mengikuti kegiatan di luar daerah, Marindo menegaskan birokrasi di Lampung tetap berjalan lancar. “Masing-masing asisten sudah memiliki tugas yang jelas, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan tanpa hambatan. Insya Allah pelayanan publik tetap optimal,” tambahnya. Ia juga menekankan pentingnya peran semua pihak di provinsi untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan meskipun pimpinan sedang mengikuti agenda nasional.
Retreat ini, menurut Marindo, menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi pembangunan pusat dan daerah. “Kami berharap setiap insight dan pengalaman yang diperoleh dapat diterapkan untuk mendukung program Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, sehingga pembangunan di provinsi ini lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa retreat ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas para ASN yang berada di puncak karier. “Sekda dan Kepala Bappeda adalah aparatur sipil negara yang memegang posisi strategis di daerah. Retret ini penting untuk membekali mereka dengan strategi dan kapasitas agar program pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional,” jelas Tito.
Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benni Irwan, menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi ruang dialog interaktif antara kementerian/lembaga non-kementerian dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah memastikan program pembangunan pusat dan daerah berjalan seirama, mulai dari perencanaan, pendanaan, hingga implementasi. “Forum ini juga membuka kesempatan bagi daerah untuk menyampaikan kendala dan kebutuhan nyata di lapangan agar pemerintah pusat bisa memberikan solusi tepat sasaran,” ujar Benni.
Peneliti Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN, Hadi Supratikta, menekankan bahwa retreat ini merupakan momentum strategis untuk menjaga konsistensi perencanaan pembangunan di tengah tekanan fiskal 2026. Sinergi antara Sekda, Bappeda, dan kementerian/lembaga penting untuk memastikan setiap daerah memiliki strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan, memperkuat ekosistem investasi, dan menjaga kualitas pelayanan publik.
Hadi menambahkan, forum ini diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam penyelarasan Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK) dari pusat ke daerah, termasuk mitigasi risiko ketidaksesuaian anggaran dengan kebutuhan pembangunan daerah. “Rakor Sekda dan Bappeda ini juga menjadi momen krusial untuk memperkuat sinergi vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Keberhasilan forum ini akan menentukan seberapa efektif pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat,” jelas Hadi.
Kegiatan retreat ini juga membahas berbagai isu strategis, seperti sinkronisasi program prioritas kementerian/lembaga dengan rencana pembangunan daerah, evaluasi target pembangunan, integrasi data perencanaan, hingga optimalisasi alokasi anggaran. Forum ini diharapkan menjadi katalisator agar pembangunan di daerah berjalan lebih terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan.***
