PORTAL ASPIRASI– Sebuah pertemuan sederhana namun penuh makna terjadi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung dan penggiat kebijakan publik, Abdullah Sani. Dalam suasana hangat di salah satu ruang pertemuan Disdikbud, Kamis (6/11/2025), keduanya membahas isu penting mengenai dugaan pelanggaran terhadap hak-hak anak di SMA Siger Bandar Lampung.
Pertemuan itu diwakili oleh Danny Waluyo Jati yang hadir mewakili Kepala Bidang SMA Disdikbud Lampung, Diona Katharina. Meski berlangsung singkat, diskusi tersebut menghasilkan titik terang mengenai langkah konkret untuk menyelamatkan kepentingan anak-anak yang menjadi peserta didik di sekolah tersebut.
“Alhamdulillah, tadi saya dijamu oleh perwakilan Kabid SMA, Danny Waluyo Jati. Pertemuan berjalan baik dan penuh semangat. Bahkan saya disuguhi secangkir kopi, yang bagi saya menandakan awal baik menuju langkah bersama menyelamatkan kepentingan anak-anak di Bandar Lampung,” ungkap Abdullah Sani melalui pesan singkat usai pertemuan.
Abdullah menilai, pertemuan tersebut bukan sekadar bentuk komunikasi biasa antara aktivis publik dan pemerintah, melainkan refleksi nyata bahwa Disdikbud Lampung memiliki kepedulian yang tinggi terhadap perlindungan anak dalam dunia pendidikan. “Saya melihat Pak Waluyo memahami betul esensi pertemuan ini. Beliau paham bahwa peserta didik SMA Siger masih berstatus anak-anak, dan itu artinya seluruh pihak—baik pemerintah maupun masyarakat—punya tanggung jawab moral yang sama untuk melindungi mereka,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, kedua belah pihak menegaskan perlunya tindakan cepat dan koordinasi yang transparan agar hak-hak peserta didik SMA Siger tidak terabaikan. Disdikbud Lampung disebut akan mengawal proses penanganan kasus ini secara profesional, mulai dari pengumpulan data hingga penegakan aturan terhadap pihak-pihak yang dinilai lalai.
Abdullah Sani, yang dikenal vokal terhadap isu pendidikan dan perlindungan anak, menilai pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengawasan sekolah swasta di Lampung. Ia berharap, dari komunikasi terbuka seperti ini, lahir komitmen nyata untuk membangun pendidikan berintegritas dan berkeadilan. “Saya punya keyakinan, dengan langkah awal ini, Disdikbud Lampung akan bergerak lebih tegas dalam memastikan semua lembaga pendidikan di bawah naungannya taat pada regulasi dan berorientasi pada kepentingan peserta didik,” tegasnya.
Selain itu, Abdullah juga menyampaikan bahwa Disdikbud berencana menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Kepala Dinas dan pejabat berwenang untuk membahas secara detail persoalan yang terjadi di SMA Siger. “Pertemuan ini bukan akhir, tapi justru awal dari rangkaian upaya bersama. Insyaallah akan dijadwalkan kembali dengan Kepala Dinas agar langkah yang diambil bisa lebih komprehensif dan berdampak nyata bagi anak-anak di sana,” tambahnya.
Langkah cepat yang diambil Disdikbud ini disambut baik oleh masyarakat pemerhati pendidikan di Lampung. Banyak pihak menilai, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil seperti ini menjadi kunci dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dunia pendidikan.
Pertemuan yang diawali dengan secangkir kopi itu menjadi simbol awal kerja sama yang lebih besar. Bukan hanya untuk menyelesaikan kasus SMA Siger, tetapi juga membangun paradigma baru bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.***
