PORTAL ASPIRASI – Suasana panas melanda kawasan Pejompongan, Jakarta, ketika sebuah kendaraan taktis Brimob melindas seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan, hingga korban meninggal dunia pada Kamis malam. Insiden ini menimbulkan kepanikan dan pertanyaan serius terkait keamanan serta respons aparat di tengah kerumunan masyarakat.
Kendaraan taktis yang diproduksi oleh perusahaan pertahanan dalam negeri, PT Pindad, dengan harga sekitar Rp500 juta per unit, seharusnya menjadi simbol perlindungan bagi rakyat. Namun, ironisnya, kendaraan yang pembeliannya bersumber dari anggaran negara—yang berasal dari pajak masyarakat—justru merenggut nyawa salah satu warga yang taat membayar pajak dan mengandalkan keamanan dari negara.
Berdasarkan informasi awal, kendaraan taktis sempat berhenti sebelum akhirnya menabrak Affan. Situasi diperparah oleh kedatangan puluhan massa dari arah belakang, yang menyebabkan pengemudi kendaraan mengambil langkah ekstrem tanpa pertimbangan, mengakibatkan tragedi memilukan ini.
Kejadian ini menjadi sorotan, bukan hanya karena korban berasal dari masyarakat yang rentan secara ekonomi, tetapi juga karena berlangsung di tengah krisis yang melanda negara. Banyak sektor menghadapi tekanan ekonomi, perusahaan industri melakukan efisiensi hingga memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), sementara kasus korupsi tetap menjadi berita hangat. Dalam konteks tersebut, tindakan aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung rakyat justru menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat.
Insiden ini juga memunculkan perdebatan publik terkait anggaran dan perilaku anggota DPR. Di saat rakyat bergulat dengan kesulitan ekonomi, banyak yang mempertanyakan kenaikan gaji DPR dan biaya tinggi untuk sewa rumah dinas yang mencapai Rp3 juta per hari. Situasi ini menimbulkan pertanyaan moral dan etis: apakah para wakil rakyat menyadari penderitaan yang dialami warga di lapangan?
Kritik keras terhadap insiden ini menekankan bahwa keamanan negara tidak hanya soal perlengkapan atau kendaraan canggih, tetapi juga tentang pengendalian emosi, prosedur operasional standar, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Tragedi Pejompongan menjadi pengingat bahwa setiap tindakan aparat memiliki konsekuensi, terutama ketika dihadapkan pada warga sipil yang seharusnya mendapat perlindungan.
Negara dalam kondisi kacau ketika simbol keamanan justru menjadi alat yang menimbulkan ketakutan dan kerugian bagi rakyat sendiri. Di saat yang sama, pertanyaan tetap menggantung: apakah para anggota dewan benar-benar memahami dan merasakan penderitaan yang tengah dialami masyarakatnya?***
