PORTAL ASPIRASI– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersiap maksimal dalam menghadapi pemeriksaan kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang dimulai dengan Entry Meeting di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (2/12/2025). Agenda ini menjadi titik awal bagi BPK untuk menilai efektivitas pengelolaan program ketahanan pangan di wilayah Lampung.
Entry Meeting ini merupakan langkah strategis dalam pemeriksaan kinerja yang fokus pada peran Kementerian Dalam Negeri dalam penyelarasan perencanaan pembangunan daerah serta alokasi anggaran ketahanan pangan. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan bahwa Pemprov Lampung memberikan dukungan penuh agar BPK dapat bekerja secara transparan dan optimal. “Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi BPK untuk menilai program ketahanan pangan kami. Ini sekaligus menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas program ke depan,” ujarnya.
45 Tim BPK Siap Telusuri Program Pangan Lampung
Wakil Penanggung Jawab 2 BPK RI, Agus Khotib, menyampaikan bahwa sebanyak 45 tim akan diterjunkan secara nasional untuk memeriksa program ketahanan pangan di berbagai daerah. “Pemeriksaan ini bertujuan memastikan anggaran yang digunakan tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Fokus kami bukan sekadar angka, tetapi hasil nyata di lapangan,” jelas Agus.
Agus menambahkan, pemeriksaan tematik ini mencakup evaluasi perencanaan program, penyaluran anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga capaian target program. Hal ini menjadi bagian dari pengawasan ketat untuk mencegah potensi pemborosan atau penyalahgunaan anggaran.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab 3 BPK, Sony Rahmat Sulaeman, menekankan bahwa fokus utama pemeriksaan adalah program yang mendukung Prioritas Nasional 2, yakni penguatan ketahanan dan keamanan negara serta kemandirian pangan. Pemeriksaan akan mencakup periode 2024 hingga Semester I 2025, termasuk evaluasi efektivitas, ketepatan sasaran, dan dampak program bagi masyarakat.
Kemajuan Ketahanan Pangan Lampung Jadi Sorotan
Dalam pertemuan ini, Pemprov Lampung memaparkan perkembangan signifikan ketahanan pangan daerah selama enam tahun terakhir. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Lampung meningkat dari 71,36 pada 2019 menjadi 82,58 pada 2024, menempatkan Lampung dalam kategori “Tahan” hingga “Sangat Tahan”. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan di tiga aspek utama: ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, dan pemanfaatan pangan, sekaligus menandakan kemandirian produksi pangan yang meningkat.
Marindo Kurniawan menjelaskan bahwa capaian ini tak lepas dari program strategis Pemprov Lampung yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk petani, pelaku usaha pangan, dan pemerintah kabupaten/kota. “Program ketahanan pangan kami tidak hanya sekadar formalitas. Mulai dari distribusi benih unggul, modernisasi sistem pertanian, hingga pelatihan pengelolaan pangan, semuanya terintegrasi untuk memastikan ketahanan pangan masyarakat,” jelasnya.
Uji Petik di Enam Daerah, Fokus ke Dampak Nyata di Lapangan
Sebagai bagian dari pemeriksaan, BPK juga akan melakukan uji petik langsung di enam daerah, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Pesawaran, Kota Metro, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan implementasi program ketahanan pangan tidak hanya di atas kertas, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Pemprov Lampung optimistis pemeriksaan ini akan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola anggaran ketahanan pangan. “Kami berharap masukan dari BPK akan meningkatkan efektivitas program, memperbaiki manajemen anggaran, dan memastikan masyarakat mendapatkan manfaat optimal,” pungkas Marindo Kurniawan.***
