PORTAL ASPIRASI— Menyambut rencana unjuk rasa yang akan dilakukan berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Lampung pada Senin, 1 September 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menegaskan bahwa seluruh pelayanan publik akan tetap berjalan normal tanpa hambatan.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak masyarakat menyampaikan aspirasi dan kelangsungan pelayanan publik. Ia menyampaikan, seluruh ASN, dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 hingga staf administrasi tetap menjalankan tugasnya seperti biasa.
“ASN di Pemprov Lampung tetap bekerja melaksanakan tugas sehari-hari memberikan pelayanan publik. Saat yang sama, kita juga ikut menjaga situasi tetap kondusif, karena para demonstran adalah keluarga, anak-anak kita sendiri, generasi muda Lampung yang harus kita jaga bersama. Ini tanggung jawab kita bersama agar semua berjalan tertib,” jelas Marindo.
Hal senada disampaikan Plt. Kepala BKD Provinsi Lampung, Rendi Riswandi, yang menegaskan bahwa penyampaian aspirasi adalah hak konstitusional warga negara, namun tidak boleh mengganggu jalannya pelayanan publik.
“Penyampaian aspirasi memang harus didukung karena sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, ASN di Pemprov tetap bekerja melayani masyarakat secara maksimal. Pelayanan publik tetap prioritas, karena ujungnya semua untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riadi, menambahkan bahwa layanan pajak dan kesamsatan di seluruh wilayah Lampung juga akan berjalan normal.
“Unjuk rasa adalah hak masyarakat, tetapi layanan publik tetap berjalan. Layanan pajak dan kesamsatan di 15 kabupaten/kota akan beroperasi seperti biasa agar wajib pajak tidak terganggu dalam menjalankan kewajibannya,” jelas Slamet.
Dari sektor pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amrico, menegaskan bahwa kegiatan belajar-mengajar di sekolah tetap berlangsung sesuai jadwal.
“Anak-anak tetap masuk sekolah tepat waktu, pulang sesuai jadwal, dan guru, wali kelas, serta kepala sekolah memastikan proses belajar tetap berlangsung. Jika ada yang tidak hadir, kami konfirmasi ke orang tua apakah di rumah atau ikut serta dalam aksi. Prinsipnya, kita jaga kondusivitas bersama,” ujar Thomas.
Thomas menambahkan, keyakinan bahwa proses belajar tetap berjalan didasari oleh semangat kebersamaan dan kedewasaan masyarakat Lampung.
“Kami percaya bahwa mahasiswa dan masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi adalah keluarga kita juga. Insya Allah mereka akan menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas Provinsi Lampung sehingga semua kegiatan, termasuk pelayanan publik dan pendidikan, tetap berjalan lancar,” tambahnya.
Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, Pemprov Lampung menekankan bahwa penyampaian aspirasi yang damai tidak akan mengganggu kelancaran pelayanan publik, sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh provinsi.***
