PORTAL ASPIRASI — Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, kembali menegaskan pandangannya terkait wacana pendidikan gratis yang pernah ia tolak. Menurutnya, memperoleh pendidikan berkualitas membutuhkan modal, dan anggaran pendidikan yang ada tidak cukup jika hanya mengandalkan pemerintah. Pernyataan ini disampaikan dalam Diskusi Santai bertema “Guru Menjadi Beban Negara” yang digelar Forum Pemuda Peduli Pendidikan (FP3) Lampung di Nuwono Tasya Guest House, Rajabasa, Bandar Lampung, Jumat, 29 Agustus 2025.
Dalam diskusi tersebut, Yanuar menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, terutama mengingat besarnya kebutuhan untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten. “Waktu itu, saat wacana pendidikan gratis muncul, saya menolak. Pendidikan itu tidak bisa hanya diandalkan dari APBD. Harus ada dukungan masyarakat, sementara anggaran yang tersedia masih terbatas,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa program pendidikan gratis seharusnya lebih tepat sasaran, yakni diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Yanuar turut menyinggung langkah Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang menghapus dana Komite Sekolah. Menurutnya, meski kebijakan ini berdampak pada beberapa sekolah yang selama ini memanfaatkan dana untuk listrik dan fasilitas pendukung lainnya, keputusan tersebut diambil karena biaya operasional yang tinggi. “Biaya listrik sangat besar, sehingga sementara Komite Sekolah dibubarkan. Ini menjadi masalah baru dalam dunia pendidikan,” katanya.
Diskusi kemudian mengalir ke persoalan kesejahteraan guru. Kepala Kantor DPD RI Perwakilan Lampung, Gino Vanolie, yang juga mantan guru dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Way Kanan, menyoroti kondisi guru, terutama honorer, yang dianggap jauh dari layak. “Guru dibebani untuk mendidik anak-anak agar menjadi SDM berkualitas, namun kesejahteraan guru tidak seimbang. Ini masalah serius yang perlu perhatian pemerintah,” ujarnya.
Gino menambahkan bahwa pembangunan calon Ibu Kota Nusantara (IKN) menelan anggaran besar, namun sebagian dana tersebut bisa dialihkan untuk pendidikan. Ia menekankan pentingnya pemerintah memikirkan langkah strategis agar dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) cukup untuk mendukung kualitas pendidikan. Ia juga menanggapi kabar pernyataan Menteri Keuangan RI, yang bisa jadi hoax, sebagai pemicu bagi masyarakat untuk lebih peduli terhadap nasib guru dan dunia pendidikan.
Ketua KNPI Lampung, Iqbal Ardiansyah, menyoroti kompleksitas masalah pendidikan di Provinsi Lampung. Menurutnya, memotong satu persoalan justru bisa menimbulkan masalah baru yang berdampak pada upaya menciptakan persatuan dan kesatuan sesuai nilai Pancasila. “Masalah pendidikan sangat komplek dan harus diurus secara serius. Jika anggaran infrastruktur kurang efisien, bisa dialihkan sebagian untuk pendidikan agar tercipta SDM yang berkualitas,” ujarnya.
Diskusi yang dimoderatori Ahmad Thoha, pimpinan FP3 Lampung, menghadirkan narasumber lain, termasuk utusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung yang diwakili Kacabdin Wilayah 1 Hamda Sukma, S.Si, M.Pd., Guru SMAN 2 Bandar Lampung, dosen FKIP Unila Edi Siswanto, mahasiswa, dan pemerhati pendidikan. Para peserta diskusi menekankan pentingnya dialog terbuka, transparansi anggaran, serta kesejahteraan guru sebagai fondasi utama peningkatan kualitas pendidikan.
FP3 Lampung berharap hasil diskusi ini bisa menjadi masukan strategis bagi pemerintah provinsi dan DPRD Lampung, sehingga pendidikan di Lampung tidak hanya fokus pada akses, tetapi juga memperhatikan kualitas guru, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pemanfaatan anggaran secara efektif.***
