PORTAL ASPIRASI- Lampung Utara kembali dikejutkan dengan peristiwa memilukan yang menimpa dunia pendidikan. Puluhan siswa SMA Negeri 4 Kotabumi mendadak dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gejala keracunan makanan usai menyantap menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (29/9/2025). Insiden ini sontak memicu kekhawatiran para orang tua, sorotan publik, hingga desakan evaluasi besar-besaran terhadap program nasional tersebut.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Lampung Utara, Drs. Ahmad Alamsyah, MM, mengungkapkan bahwa total korban mencapai 51 siswa. Dari jumlah tersebut, 32 siswa mendapat perawatan di RS Handayani, sedangkan 19 lainnya harus dirawat di RSU Ryacudu. “Anak-anak mengalami mual, muntah, sakit perut, hingga pusing setelah menyantap makanan yang dibagikan pihak sekolah dalam program MBG,” ujarnya.
Salah satu siswi kelas 12 yang menjadi korban menuturkan bahwa menu makan siang hari itu berupa lauk ayam. Ia mengaku ayam yang diterima pertama kali sudah berlendir dan berbau tidak sedap. Setelah dikomplain, ayam tersebut diganti dengan yang baru, namun hal itu tidak menyelesaikan masalah. “Kami tetap makan setelah diganti, tapi tak lama kemudian, teman-teman mulai jatuh sakit, muntah, dan pusing,” ungkapnya dengan nada cemas.
Kasus ini semakin memperkuat kritik publik terhadap pelaksanaan program MBG. Sebelumnya, program ini dipuji sebagai solusi untuk mengatasi persoalan gizi anak bangsa. Namun, realita di lapangan sering kali jauh berbeda. Mulai dari distribusi makanan yang tidak merata, pengawasan yang minim, hingga kualitas bahan makanan yang dipertanyakan. Insiden di Kotabumi menjadi bukti nyata bahwa standar keamanan pangan belum benar-benar dijaga.
Pakar gizi dari Universitas Lampung menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dijalankan asal-asalan. Menurutnya, jika standar distribusi dan penyimpanan bahan makanan tidak diperhatikan, maka yang terjadi adalah bencana kesehatan massal. “Alih-alih menyehatkan, anak-anak justru terancam kesehatannya. Pemerintah harus benar-benar memastikan keamanan pangan sebelum disalurkan ke sekolah,” tegasnya.
Reaksi keras juga datang dari orang tua siswa. Mereka mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab penuh atas kelalaian ini. Beberapa wali murid bahkan menyatakan trauma dan mempertimbangkan untuk melarang anak mereka mengonsumsi makanan MBG sebelum ada jaminan mutu yang jelas. “Kami tidak mau anak-anak dijadikan kelinci percobaan. Negara harus hadir untuk menjamin kualitas makanan anak sekolah,” kata seorang wali murid dengan nada marah.
Tak hanya menyangkut kesehatan, insiden ini juga berpotensi menggoyahkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Jika tidak segera ditangani secara serius, publik bisa menganggap program ini hanya sebatas proyek politik tanpa memperhatikan keselamatan generasi muda. Karena itu, desakan evaluasi menyeluruh pun menggema.
Berbagai pihak menuntut agar penyedia katering, mekanisme pengawasan, serta penanggung jawab program diperiksa secara terbuka. Pihak kepolisian dan dinas kesehatan juga didorong segera melakukan investigasi menyeluruh, mulai dari uji laboratorium terhadap makanan hingga penelusuran rantai distribusi. Jika terbukti ada kelalaian, langkah hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.
Insiden keracunan massal di SMA Negeri 4 Kotabumi menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat maupun daerah. Program Makan Bergizi Gratis seharusnya menjadi solusi untuk menyehatkan anak-anak, bukan malah mengancam keselamatan mereka. Transparansi, pengawasan ketat, serta jaminan kualitas makanan harus segera diperbaiki. Jika tidak, program ini hanya akan menambah panjang daftar kontroversi dan mencederai hak anak atas makanan sehat serta pendidikan yang aman.***
