PORTALASPIRASI- Ungkapan bahwa pemimpin muda biasanya lebih energik, berani, dan visioner tampaknya tidak berlaku di Provinsi Lampung. Partai Gerindra yang kini dipimpin oleh sosok muda, Rahmat Mirzani Djausal (RMD), justru lebih terlihat seperti kelompok anak remaja yang bingung mengikat tali layangan: alih-alih mengudara dengan gagah, justru tersangkut di pohon masalah yang tak kunjung selesai.
Lampung sebagai daerah penghasil kopi, lada, dan singkong, masih dibelit persoalan agraria yang pelik, harga pertanian yang jauh dari kata sejahtera, hingga dunia pendidikan yang dipenuhi kebijakan ambigu. Namun, bukannya tampil dengan gagasan konkret, kepemimpinan Gerindra Lampung justru lebih sering hadir dalam bentuk keluhan dan retorika tanpa solusi.
Petinggi DPD Gerindra Lampung Cuma Ngeluh ke Menteri Agraria
Kehadiran Kepala Badan Pertanahan Nasional sekaligus politikus senior Partai Golkar, Nusron Wahid, sempat membuka kembali luka lama konflik agraria di Lampung. Dalam konferensi persnya, Nusron bahkan menyebut bahwa Gubernur Lampung mengeluhkan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai ribuan hektar tanah, sehingga warga dan pemerintah daerah hanya menjadi penonton di tanah sendiri.
Ironisnya, alih-alih tampil sebagai pemimpin muda yang tangguh dengan ide-ide segar, RMD hanya bisa mengeluh. Padahal, ia berpeluang besar menawarkan solusi konkrit, misalnya pembentukan Satgas Agraria untuk menekan dominasi korporasi. Namun, langkah itu tidak pernah terdengar. Bahkan, saat mahasiswa bersuara lantang menyoroti konflik PT BSA dan PT SGC, nama RMD dan Gerindra Lampung justru absen dari panggung perjuangan.
Situasi ini memperlihatkan bahwa RMD belum mampu menampilkan citra pemimpin muda yang gesit, melainkan sekadar simbol yang lebih suka menyalurkan keluh kesah ketimbang bekerja nyata.
RMD Belum Jamin Kesejahteraan Petani Singkong
Persoalan lain yang semakin memperburuk citra RMD adalah kegagalannya menjaga harga hasil panen petani. Beberapa hari sebelum HUT ke-80 RI, keluhan pemilik kebun singkong viral di media sosial. Dalam status WhatsApp, seorang petani menuliskan isi hatinya: “Nengok kebon singkong yang harganya bikin nangis.”
Harga jual singkong anjlok ke angka seribu rupiah per kilogram, sementara pabrik dan pengepul bahkan masih memotong hasil hingga 40 persen. Kondisi ini sangat jauh dari ketetapan Kementerian Pertanian yang mematok harga 1.350 rupiah per kilogram, apalagi jika dibandingkan dengan harga di Nigeria yang mencapai 4.000 rupiah per kilogram.
Bagi petani, kondisi ini adalah pukulan berat. Hasil panen yang melimpah justru berubah menjadi bencana karena tidak sebanding dengan ongkos produksi. Namun, dari sisi kepemimpinan, situasi ini menjadi bukti nyata bahwa RMD tidak memiliki daya tawar terhadap korporasi maupun pasar. Ia gagal menunjukkan perannya sebagai pemimpin yang mampu menjamin kesejahteraan petani, padahal sektor pertanian adalah nadi ekonomi rakyat Lampung.
Dukung “Suntik Mati” SMA/SMK Swasta
Masalah pendidikan di Lampung tak kalah pelik. Gerindra yang seharusnya hadir membela hak-hak warga justru terseret dalam kontroversi kebijakan pendidikan yang dinilai merugikan masyarakat. Praktisi pendidikan, M. Arief Mulyadin, menilai RMD tidak memiliki ketegasan untuk mencegah kebijakan “suntik mati” SMA/SMK swasta di Bandar Lampung.
Gerakan Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, dalam mendirikan sekolah Siger menabrak empat regulasi pendidikan sekaligus. Bahkan, camat dan lurah dimobilisasi untuk door to door mencari data siswa dan warga miskin demi kepentingan program bantuan. Semua ini menciptakan keresahan di kalangan sekolah swasta.
Bukannya menegur, RMD justru tampak mendukung langkah tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah benar RMD menjadi bagian dari politik praktis yang mendukung kebijakan melanggar undang-undang, hanya demi kepentingan partai? Padahal, biaya penyusunan satu naskah regulasi bisa mencapai miliaran rupiah, dan setiap pelanggaran adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan negara.
Gerindra sebagai partai pengusung Eva Dwiana di Pilwalkot 2024 semakin terlihat nyaman dengan langkah-langkah kontroversial tersebut. Akibatnya, banyak pihak menilai bahwa Gerindra Lampung di bawah RMD lebih sibuk menjaga posisi politik daripada memperjuangkan masa depan pendidikan generasi muda.
Hidup Santai di Atas Penderitaan Rakyat
Semua gambaran ini memperlihatkan satu pola besar: alih-alih menghadirkan energi baru dan semangat perubahan, Gerindra Lampung di bawah RMD justru tampil santai di atas penderitaan rakyat. Konflik agraria tak terselesaikan, harga pertanian membuat petani menjerit, hingga kebijakan pendidikan dibiarkan merugikan siswa dan sekolah.
Seperti refleksi yang menyakitkan, kemenangan politik hanya dijadikan legitimasi untuk mengabaikan aturan dan mengorbankan rakyat. RMD yang digadang-gadang sebagai simbol pemimpin muda, justru tampak nyaman bersandar dalam kursi kekuasaan, sementara rakyat Lampung terus berjuang menghadapi kenyataan pahit.***
