PORTAL ASPIRASI – Skandal panas kembali mengguncang tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Lampung. Dugaan penjualan aset negara secara diam-diam oleh mantan Direktur Utama PT Wahana Raharja kepada pihak swasta mencuat ke permukaan dan langsung menyedot perhatian publik. Kasus yang terkesan ditutup rapat-rapat ini membuat praktisi hukum Hendri Adriansyah bersuara keras, menuntut transparansi penuh dari Pemerintah Provinsi Lampung.
Menurut Hendri, pergantian pucuk pimpinan dari Dirut lama ke Asep Muzaki sebagai Direktur Utama baru tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi persoalan besar ini. Ia menegaskan, dugaan penjualan aset negara bukan perkara kecil karena menyangkut kerugian yang berpotensi merugikan kas daerah hingga negara.
“Kasus ini enggak bisa dibiarkan dingin begitu saja. Pemprov Lampung wajib membuka ke publik. Dirut baru juga harus berani bicara terbuka soal skandal penjualan aset ini,” kata Hendri tegas, Minggu, 21 September 2025.
Audit Menyeluruh BPK dan BPKP Jadi Keharusan
Hendri menilai persoalan ini tidak cukup hanya berhenti pada pergantian direktur. Justru, momentum ini harus dijadikan pintu masuk untuk mengaudit secara menyeluruh seluruh kinerja BUMD di Lampung, khususnya PT Wahana Raharja yang kini jadi sorotan.
“Harus ada audit dari BPK, BPKP, atau bahkan kantor akuntan publik independen. Pertanyaannya, bagaimana bisa aset negara sampai terjual ke swasta? Siapa yang mengizinkan, dan bagaimana aliran uangnya? Semua harus dibuka terang-benderang,” ujar Hendri.
Ia juga menekankan, audit tersebut penting bukan hanya untuk memastikan kerugian yang timbul, melainkan juga untuk mengungkap jaringan pihak-pihak yang terlibat. Tanpa langkah itu, publik hanya akan melihat bahwa kasus ini sekadar dipoles dengan pergantian pimpinan.
Pergantian Dirut Tak Hapus “Dosa Lama”
Hendri mengingatkan bahwa penunjukan Asep Muzaki sebagai Dirut baru tidak otomatis menghapus skandal lama yang membayangi PT Wahana Raharja. Sebaliknya, Dirut baru justru dituntut untuk membuka fakta dan membantu mengembalikan kepercayaan publik.
“Pergantian Dirut itu penting, tapi tidak otomatis menghapus dosa lama. Skandal ini tetap harus diselidiki. Audit menyeluruh wajib dilakukan agar tidak ada lagi ruang gelap dalam pengelolaan BUMD,” tambah Hendri.
Ujian Transparansi Pemprov Lampung
Skandal dugaan penjualan aset negara di PT Wahana Raharja kini menjadi ujian besar bagi Pemprov Lampung. Masyarakat menunggu sikap tegas pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Jika Pemprov membiarkan kasus ini menguap tanpa penyelesaian, konsekuensinya bukan hanya kerugian keuangan negara, tetapi juga runtuhnya kepercayaan publik terhadap BUMD dan birokrasi Lampung secara keseluruhan.***
