PORTAL ASPIRASI— Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung baru-baru ini melakukan kunjungan strategis ke Provinsi Jawa Barat untuk mempelajari secara langsung sistem kemitraan media dan praktik komunikasi publik yang diterapkan Pemprov Jabar. Kegiatan ini berlangsung di ruang media center Diskominfo Jawa Barat, Gedung Sate, Senin 1 Desember 2025, dan diikuti oleh perwakilan seluruh anggota IJP Lampung.
Pertemuan ini menghadirkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Jawa Barat Mas Adi Komar, yang diwakili Kasi Penyelenggaraan Layanan dan Kemitraan, Andri Bukhori. Andri memaparkan rahasia sukses komunikasi publik Jabar, yakni evaluasi rutin dan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat. “Minimal dua kali seminggu kami evaluasi. Pemerintah tidak bisa berjalan tanpa kolaborasi media,” ujarnya.
Sistem komunikasi Pemprov Jabar, kata Andri, sangat mengutamakan profesionalitas wartawan. Melalui Pokja Gedung Sate, setiap jurnalis divalidasi melalui sertifikasi dan surat tugas resmi, sementara hubungan dengan perusahaan media dibangun berdasarkan etika jurnalistik dan analisis kebutuhan komunikasi. “Pemprov juga melibatkan organisasi jurnalis besar seperti PWI, IJTI, dan AJI, memastikan media mitra memiliki badan hukum terverifikasi Dewan Pers, serta mengklasifikasikan media dari lokal hingga nasional,” tambahnya.
Selain itu, kolaborasi lintas daerah juga terus dijaga. Setiap kunjungan gubernur ke provinsi lain, media lokal setempat selalu dilibatkan, termasuk saat Pemprov Jabar berinteraksi dengan masyarakat Lampung. Andri menekankan bahwa keberhasilan komunikasi ini juga sangat dipengaruhi figur gubernur yang telah dikenal publik sebelum menjabat, sehingga visibilitas kepemimpinan lebih mudah diterima masyarakat.
Hengki Irawan, perwakilan IJP Lampung, menilai kunjungan ini sangat penting bagi penguatan media di Lampung. “Kami ingin mempelajari bagaimana media dan gubernur Jawa Barat bisa membangun hubungan efektif. Insight ini bisa diadaptasi untuk memperkuat komunikasi publik di Lampung,” ujarnya. Hengki menambahkan, studi banding ini juga membuka peluang sinergi antara IJP Lampung dengan pemerintah daerah, sehingga informasi kepada publik bisa lebih cepat, tepat, dan transparan.
Tak hanya soal prosedur, kunjungan ini juga menyoroti manajemen krisis, strategi penanganan isu negatif, dan cara Pemprov Jabar memanfaatkan media sosial sebagai kanal resmi yang mendukung program pemerintah. “Kita belajar bukan cuma dari prosedur formal, tapi juga praktik real-time bagaimana komunikasi dijalankan saat ada isu,” kata Hengki.
Kegiatan studi banding ini diharapkan menjadi momentum untuk mengembangkan sistem komunikasi yang lebih modern dan adaptif di Provinsi Lampung, sekaligus mendorong kolaborasi media yang lebih kreatif dan inklusif. Dengan strategi yang tepat, pemerintah dan media bisa menjadi tim solid yang menghadirkan informasi berkualitas bagi publik.***
