PORTAL ASPIRASI – Situasi sosial politik nasional belakangan ini semakin memanas. Gelombang ketidakpuasan publik terlihat jelas melalui berbagai aksi protes, kritik terbuka, hingga kemarahan yang diarahkan pada simbol-simbol kekuasaan negara. DPR, Kepolisian, Menteri Keuangan, hingga sejumlah anggota DPR yang kerap mempertontonkan gaya hidup mewah menjadi sasaran kritik tajam. Fenomena ini dianggap sebagai manifestasi nyata dari amarah sosial yang lahir akibat ketidakadilan, ketimpangan ekonomi, serta kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Di tengah kondisi yang semakin tegang ini, Presiden dinilai belum menunjukkan sikap nyata untuk meredam suara rakyat. Dialog yang dibuka sejauh ini cenderung hanya melibatkan kelompok elit politik dan organisasi tertentu, sementara denyut batin rakyat tani, buruh, nelayan, mahasiswa, hingga masyarakat korban kebijakan tidak diakomodasi. Dampaknya, berbagai kebijakan yang membebani rakyat, seperti kenaikan pajak, tunjangan pejabat, dan program-program yang dinilai boros anggaran, tetap berjalan mulus seolah mendapat legitimasi dari kalangan elit semata.
Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) menegaskan pentingnya langkah konkret dari Presiden untuk segera membuka **Dialog Persatuan Kerakyatan**. Menurut mereka, dialog tersebut harus bersifat inklusif, menghadirkan langsung perwakilan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, komunitas korban kebijakan, pengemudi ojek online yang saat ini lantang menyuarakan protes, hingga rakyat kecil di desa maupun kota yang paling terdampak dari setiap kebijakan negara.
Dalam usulannya, Gerbang Tani mendorong pembentukan **Satgas Persatuan Kerakyatan** yang beranggotakan unsur rakyat dan pemerintah dengan mandat untuk:
1. Memulihkan keamanan dan kepercayaan rakyat terhadap negara.
2. Menjalankan agenda kerakyatan yang berpihak kepada buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, mahasiswa, serta pengangguran.
3. Mengevaluasi kebijakan boros anggaran dan anti rakyat yang merugikan kepentingan masyarakat.
4. Mengembalikan arah pembangunan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, yaitu menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi.
Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad, menegaskan bahwa Presiden harus segera turun tangan mendengar langsung suara rakyat. “Jika Presiden tidak segera membuka ruang dialog sejati dengan rakyat, maka krisis kepercayaan akan semakin dalam. Negara tidak boleh terus-menerus berdiri di atas legitimasi semu dari elit. Saatnya Presiden turun langsung mendengar suara rakyat, bukan hanya suara lingkaran kekuasaan,” ujarnya.
Pernyataan Gerbang Tani ini sejalan dengan pesan yang disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dalam agenda Musyawarah Nasional (MUNAS) Perempuan Bangsa. Ia mengingatkan agar seluruh unsur legislatif dan eksekutif dari PKB berhati-hati dalam ucapan, sikap, maupun perilaku. “Jangan sekali-kali menyakiti hati rakyat. Karena di pundak kita ada tanggung jawab moral dan politik untuk membela kepentingan mereka,” kata Muhaimin Iskandar.
Seruan Gerbang Tani menjadi refleksi atas keresahan masyarakat yang semakin luas. Dengan meningkatnya ketegangan sosial akibat kebijakan yang dianggap tidak adil, desakan untuk membuka ruang dialog sejati menjadi penting agar krisis kepercayaan terhadap pemerintah tidak semakin membesar. Dialog Persatuan Kerakyatan dipandang sebagai jalan tengah untuk meredam amarah rakyat sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada negara.***
