PORTAL ASPIRASI– Isu pemanfaatan tenaga nuklir kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pengawasan nuklir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi seluruh elemen masyarakat, terutama generasi muda.
Hal itu ia sampaikan saat kunjungan kerja dalam kegiatan Sosialisasi Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir bertajuk Bakti Pengawasan di Grand Elty Krakatoa, Kalianda, Kamis (25/9/2025). Acara ini menghadirkan Deputi Pengawasan Ketenaganukliran (PKN) BAPETEN, Hendra Subekti, Wakil Ketua III DPRD Lampung Selatan Bela Jayanti, pejabat daerah, serta 150 peserta yang mayoritas berasal dari kalangan Gen Z dan milenial.
Putri menekankan bahwa keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda, merupakan kunci penting dalam menjaga pemanfaatan nuklir di Indonesia agar tetap aman dan bertanggung jawab. “Antusiasme warga Lampung Selatan, terutama anak muda, menjadi modal besar untuk memperkuat pengawasan bersama. Keterlibatan mereka akan memastikan pemanfaatan tenaga nuklir benar-benar aman dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Deputi PKN BAPETEN, Hendra Subekti, menambahkan bahwa kegiatan ini bertujuan menyebarkan informasi, meningkatkan pemahaman, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan, seluruh pemanfaatan tenaga nuklir—baik untuk energi, kesehatan, industri, maupun pertanian—wajib berada dalam pengawasan ketat demi keselamatan dan keamanan.
Lebih dari itu, forum ini juga membahas isu strategis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta perkembangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenaganukliran yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
BAPETEN menaruh harapan besar pada kegiatan ini agar publik semakin sadar akan pentingnya keterlibatan dalam mengawal pemanfaatan nuklir. “Kami ingin masyarakat menjadi mitra strategis dalam menjaga agar nuklir di Indonesia tetap aman, selamat, dan bertanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara,” tutup Hendra.***
